Piru, CaraNEWS.ID– KUOTA formasi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2024 di kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) menjadi fenomena yang cukup menyita perhatian publik.
Bagaimana tidak, ditengah ribuan anak muda Saka Mese Nusa dalam mode pengangguran, Pemerintah kabupaten serta lembaga perwakilan rakyat tidak mampu melobi demi mementaskan masalah tersebut.
Belum lagi, ratusan tenaga honorer yang sekian tahun mengabdi akhirnya menelan pil pahit akibat ketidak pedulian pemerintah tersebut.
Saat ini, pemerintah kabupaten SBB dipimpin Penjabat Bupati Dr. Ahmad Jais. ASN provinsi Maluku yang juga adalah kepala dinas Pariwisata Provinsi Maluku.
Dirinya menjabat sejak Bulan Mei 2024 lalu. Sementara Pengumuman penetapan kuota CASN 2024 secara nasional dilakukan serentak pada 19 Agustus 2024.
Linda, salah satu honorer yang sudah puluhan tahun mengabdi mengaku teriris saat mengetahui hanya 10 CPNS yang ditetapkan untuk kabupaten SBB.
Linda mengaku, dirinya tidak menyangka kuota SBB hanya 10 orang. Yang bisa dilakukan hanya menyimpan kesedihan mendalam antar dirinya dan teman teman seperjuangan.
“Selamat pagi Pak ..Katong (kita) guru honorer ketika melihat kuota di SBB sangat sedikit….Katong air mata tumpah…kasihan di SBB ini honorer sangat bayak Pak….katomg mau ikut Tes dimana…sedangkan ktg punya KTP SBB,” tulis Linda dalam pesan whatsApp yah diterima media ini, Senin (02/09).
Sisi lain sejumlah anggota DPRD membuat pembelaan dengan tidak serta menyalahkan pemerintah kabupaten SBB, dalam hal ini Penjabat Bupati, Dr. Ahmad Jais Ely.
Mereka menyebut, kuota yang diusulkan bukan dari Achmad Jais, melainkan dari Andi Chandra As’adudin selaku Penjabat Bupati waktu itu.
Menurut salah satu anggota DPRD sebagaimana disampaikan melalui media, masyarakat harus lebih jeli agar kritik yang dilayangkan tidak salah alamat.
Mereka bahkan terang terangan menentang Andi Chandra yang merupakan perwira tinggi TNI angkatan darat itu untuk bertanggung jawab.
Kabar lain yang diterima media ini, Pemerintah SBB baru bergerak Dua hari pasca pengumuman formasi secara nasional.
Dikutip dari portal Info Maluku News, pemerintah SBB menyurati Menpan RI pada tanggal 23 Agustus 2024 dengan Hal, Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Ketersediaan Anggaran Pemerintah Kabupaten seram Bagian Barat.
Surat itu Pemerintah SBB siap Mengalokasikan Anggaran yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2025 Untuk membiayai Alokasi Anggaran Gaji ASN, Tunjangan ASN, Pelatihan Dasar CPNS dan Pengembangan Kompetensi ASN terhadap 10 CPNS dan 340 P3K.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Manan Tuarita berharap ditahun 2025 nanti, 350 Honorer K2/P3K yang di usulkan dapat terealisasi.
“Kita akan bekerja keras untuk memperjuangkan Para honorer SBB, serta atas dukungan Doa Basudara samua, saya yakin pasti ada jalan keluarnya,” pungkas dia.*** CNI-03
