Bula, CakraNEWS.ID – Menjelang aksi demonstrasi yang direncanakan oleh Aliansi Mahasiswa pada Selasa (8/4/2025) besok, guna mendesak pencopotan Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), gelombang respons mulai bermunculan, baik dari kalangan masyarakat maupun mahasiswa asal SBT di luar daerah.
Aksi yang akan digelar di Bula, ibukota Kabupaten SBT, membawa dua tuntutan utama: mendesak Bupati SBT Fachri Husni Alkatiri untuk mengganti Pj Sekda Ahmad Q. Amahoru yang dinilai bukan putra daerah, serta menilai bahwa penunjukan tersebut mencerminkan kurangnya penghargaan terhadap kecerdasan dan kapasitas putra-putra daerah SBT sendiri.
Namun, tidak semua pihak sepakat dengan narasi tersebut. Salah satunya datang dari Sirojudin Rumadedey, mahasiswa asal SBT yang saat ini tengah menempuh pendidikan di Universitas Pelita Bangsa, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Melalui sebuah video berdurasi 4 menit 48 detik yang beredar luas di media sosial, Sirojudin mengingatkan pentingnya menjaga marwah gerakan mahasiswa.
“Saya ingin menyampaikan kepada teman-teman aliansi mahasiswa bahwa ketika kita turun ke jalan, itu bukan sekadar turun, tapi harus menjadi aksi intelektual,” ujar pria asal Kecamatan Kiandarat itu.
Menurutnya, aksi intelektual adalah bentuk kritik yang didasarkan pada kajian data dan landasan hukum yang jelas. Ia menekankan bahwa mahasiswa harus memahami terlebih dahulu apakah suatu kebijakan benar-benar melanggar undang-undang sebelum menyuarakan tuntutan.
“Pastikan bahwa jabatan yang dipegang oleh seseorang itu memang melanggar undang-undang nomor sekian, pasal sekian, atau peraturan pemerintah tertentu. Dengan begitu, mahasiswa memiliki argumentasi yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik,” lanjutnya.
Lebih jauh, Sirojudin menyoroti fenomena yang ia sebut sebagai “aksi titipan” atau “aksi pesanan”, di mana mahasiswa terlibat dalam demonstrasi tanpa memahami substansi isu yang diangkat. Ia bahkan menyebut bahwa sebagian dari peserta aksi hanya “ikut-ikutan”, tanpa mengetahui tujuan konkret dari tuntutan yang mereka bawa.
“Mereka hanya ikut demo karena dititipkan. Tidak tahu apakah Bupati benar-benar melanggar aturan atau tidak. Tidak tahu apakah Pj Sekda memenuhi syarat atau tidak. Ini bahaya. Karena mahasiswa hanya dijadikan alat untuk kepentingan kelompok tertentu,” ujarnya tegas.
Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Hukum dan Teknik Universitas Pelita Bangsa Cabang Bekasi itu menegaskan bahwa mahasiswa sejati bukan hanya mereka yang berani turun ke jalan, tapi juga yang mau melakukan kajian mendalam sebelum bertindak.
Ia menyimpulkan bahwa dari tiga kategori aksi—aksi intelektual, aksi titipan, dan aksi ikut-ikutan—demonstrasi yang akan digelar pada 8 April tersebut, menurut pandangannya, lebih condong kepada kategori kedua dan ketiga.**CNI-04