Ambon, CakraNEWS.ID– JELANG Natal Tahun Baru (Nataru), Pemerintah Provinsi Maluku melaksanakan High Level Meeting (HLM) Pengendalian Inflasi, Kamis (30/11).
Agenda tersebut mengusung taglin; mewujudkan stabilisasi harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok menjelang HBKN di Maluku.
Rapat dipimpin oleh Gubernur Maluku Drs. Murad Ismail, bertempat di Ruang Rapat Lantai 6 Kantor Gubernur.
Turut hadir Forkopimda Provinsi Maluku, Bupati/Walikota se-Maluku, Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, Pimpinan instansi Vertikal/Perbankan/BUMN, pelaku usaha, dan unsur terkait lainnya.
Gubernur menyatakan HLM yang digelar, guna memperkuiat sinergitas dan komitmen dalam menjaga tingkat inflasi sebagai salah satu syarat pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkesinambungan, yang berkeadilan demi terpenuhnya Masyarakat Maluku yang bermarwah, maju dan Sejahtera.
“Diketahui bersama kita akan memasuki HBKN yang tentu saja akan berakibat pada banyaknya permintaan terhadap barang kebutuhan pokok seperti beras, gula, minyak goreng, telur, bumbu-bumbuan seperti bawang merah, bawang putih, cabai, bahan bakar minyak tanah, gas elpiji dan sebagainya,” ujarnya.
Untuk itu dirinya memerintahkan TPID Maluku dan Kabupaten Kota agar segera melaksanakan 4 langkah strategis, responsif dan tepat sasaran dalam menyikapi potensi inflasi.
Keempat langkah strategis itu sebagai berikut:
- Memastikan ketersediaan bapok dalam keadaan aman dan cukup untuk 3 bulan kedepan, dan terus menerus melakukan pemantauan ke pusat distributor pasar tradisional maupun modern
- Memastikan harga bahan kebutuhan pokok terjangkau oleh Masyarakat terutama masyarakat yang akan merayakan natal dan tahun baru.
- Memastikan kelancaran distribusi dengan hubungan infrastruktur jalan, jembatan, dalam kondisi baik dan jadwal lalu lintas armada angkutan darat, laut, udara terutama angkutan peti kemas, panca karya dan asdp
- Komunikasi efektif dengan para pemangku kepentingan, tokoh agama, tokoh Masyarakat, media cetak dan elektronik serta menghimbau Masyarakat bahwa kebutuhan pokok tetap tersedia dan tidak perlu belanja secara berkelebihan.
“Kondisi capaian inflasi Provinsi Maluku pada Oktober 2023 tercatat 3,62% yoy lebih tinggi dari inflasi nasional 2,56% yoy, dibandingkan dengan bulan September 3,10% yoy, jadi sekarang di Oktober ada peningkatan sedikit, ini harus dipertahankan asal tidak lebih dari 4%,” pinta Gubernur.
Melalui HLM pengendalian inflasi daerah Maluku ini pula, Gubernur menginstruksikan kepada TPID Maluku dan Kabupaten Kota untuk melaksanakan langkah strategis dan pengendalian :
- Operasi pasar dan gelar pasar murah guna mengantisipasi kenaikan harga jelang HBKN Natal dan Tahun Baru melalui Kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Kota, instansi terkait dan distributor sebagai upaya stabilisasi harga.
- Melakukan optimalisasi Kerjasama antar daerah terutama suplai bahan pangan dari daerah yang surplus produksi pangan ke daerah yang minim.
- Menyusun neraca pangan daerah dan melakukan pemantauan harga bahan pangan pokok, di pasar-pasar tradisiional dan modern, serta memastikan stok bahan pokok tetap terpenuhi dan terjangkau
“Perlu saya sampaikan dalam rangka membantu meringankan beban Masyarakat menghadapi Natal dan Tahun Baru 2023-2024, diperlukan Kerjasama kolaborasi antar Pemerintah dan Perbankan, BUMN serta Pelaku Usaha melalui kegiatan Tali Kasih dan bentuk pembagian sembako gratis, kita sudah usahakan Insha Allah menjelang Nataru Provinsi Maluku mengeluarkan sembako yang dibagi kepada orang yang membutuhkan,” pungkasnya.
LAPORAN TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN
Ketua Tim Gubernur Percepatan Pembangunan (TGPP) Provinsi Maluku, Hadi Basalamah, menyatakan, sampai dengan hari ini berdasarkan pemantauan dari TPID Maluku, diketahui bersama situasi harga dan stok kebutuhan pokok Masyarakat relative stabil terkendali, tidak ada kenaikan harga, yang berlebihan atau signifikan sehingga memicu inflasi.
“Stok yang ada dalam range yang cukup dan secara bertahap kebutuhan pokok terus masuk, setelah melakukan koordinasi yang intens dengan pihak Pelindo, apabila bahan kebutuhan pokok masuk di dekat Pelabuhan bisa ditarik lebih awal agar bisa cepat didistribusikan ke Masyarakat,” jelasnya.
Dirinya juga mengatakan, berbagai kegiatan telah dilakukan untuk menstabilisasi inflasi di maluku yang dimana saat ini sceara Year on Year berada pada angka 3,62%, masih dibawah target RPJMD Maluku dan Nasional, dimana penyumbang tertinggi inflasi yaitu administrasi price.
“Yang telah kita lakukan selama ini yakni, Subsidi langsung ke pedagang, operasi pasar, gelar pangan murah, dan berbagai Upaya Langkah konkrit untuk menerobos ke konsumen terutama strata paling bawah dan ini Kerjasama dengan 2 daerah yang menjadi lokus perhitungan inflasi yaitu Kota Ambon dan Kota Tual,” terangnya.
Basalamah menjelaskan untuk Kota Tual sempat mengalami sedikit kenaikan inflasi, dan pihaknya sudah langsung kesana untuk meninjau, dan yang menjadi masalah adalah biaya konektivitas dimana biaya tiket yang naik menyumbang inflasi terbesar, dan ada beras akibat perubahan harga eceran tertinggi dari Badan Pangan Nasional ini memberikan impact yang besar terhadap Indeks Harga Konsumen, hal ini diupayakan dengan bulog untuk tetap menyuplai ke pasar.
“Perlu diketahui juga nantinya kita akan membuat digitalisasi sistem, untuk memberikan edukasi kepada Masyarakat agar harga secara up to date bisa dipantau Masyarakat,” jelasnya.
Dikatakan, pada Tahun 2024 mulai dari 1 Januari, Kabupaten Maluku Tengah masuk dalam Indeks Harga Konsumen (IHK) perhitungan inflasi, jadi di Maluku sudah punya 2 kota dan 1 kabupaten.
Basalamah menyatakan, Gubernur juga telah menandatangani surat edaran pada 27 November 2023 kepada seluruh bupati/ walikota isinya adalah antisipasi harga kebutuhan pokok menjelang Ntaal dan Tahun Baru dengan mengambil Langkah penanganan yang komprehensif, aktif melakukan pemantauan dan menyampaikan kepada TPID Provinsi Maluku apabila ada hal yang tidak bisa diselesaikan di kabupaten kota, kita juga punya hotline juga khususnya untuk volatile food atau bahan pangan pokok sehingga koordinasi dan komunikasi ini bisa diefektifkan.” Paparnya.
Berkat dukungan Gubernur yang juga selaku Pembina utama TPID Maluku, kinerja TPID Maluku mendapatkan level nilai 10 di tingkat pusat, diharapkan bekerja total Maluku harus bisa juara satu, harus lebih hebat dari Provinsi lain, karena kita pasti bisa jika kita kompak.*** CNI-04
