Ambon, CakraNEWS.ID – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Republik Indonesia, melalui Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Provinsi Maluku, melakukan Coaching Enumerator bagi 10 orang surveyor, di Hotel Santika Premier, Ambon, Sabtu, 20 Agustus 2022.
Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) Pemberdayaan Masyarakat BNPT Kolonel CZI. Rahmad Suhendro, dalam acara tersebut menegaskan, survei di Maluku, akan dilakukan dua kali.
Selain survei terkait dengan Indeks Risiko Terorisme (IRT), juga akan dilakukan survei mengenai Indeks Potensi Terorisme (IPT).
“Survei ini nantinya akan dilakukan di lima kabupaten kota di Maluku,” kata Kolonel CZI. Rahmad Suhendro.
Menurut Kasubsit, tujuan dari survei ini, untuk mengukur potensi dan risiko terorisme di daerah ini, akan dilaksanakan di Kabupaten Buru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), dan Kota Ambon, serta Kota Tual.
Survei terkait IPT, akan dilaksanakan dari pertengahan September hingga pertengahan Oktober. Survei IPT dn IRT, nantinya dilakukan melalui daring.
Untuk itu, Ia berharap walau pun survei dilakukan secara daring, para enumerator, betul-betul turun lapangan dan melakukan wawancara secara tatap muka, sebab hasilnya nanti akan diserahkan kepada Kementerian coordinator Polhukam.
“Hasil survei ini akan dipakai kepentingan orang banyak, dan akan berpengaruh terhadap setiap kebijakan kementerian terkait,“ tutur Kasubdit Pemberdayaan Masyarakat BNPT RI.
Pada kesempatan lain, Kolonel CZI. Rahmad Suhendro menyatakan, survei yang dilakukan melalui FKPT, dimaksudkan untuk memperkenalkan dan membesarkan FKPT yang ada di Tanah Air, sehingga ke depan, FKPT bisa melakukan kerja sama dengan pihak Peerintah Daerah, organisasi kemasyarakatan, serta Perguruan Tinggi yang ada.
Dengan demikian, FKPT bisa mengisi program Perguruan Tinggi yang belum tersentuh.
Sementara Ketua FKPT Maluku Dr. Abd Rauf, M.Ag., memberikan apresiasi kepada BNPT, yang mempercayakan kepada FKPT Maluku, melakukan survei IRT dan IPT di lima kabupaten di Provinsi Maluku.
“Saya berharap agar enumerator memperhatikan rentan kendali daerah ini,” ujar salah satu Dosen Fakultas Ekonomi Syariah IAIN Ambon itu.*** CNI-02
