Ambon, CakraNEWS.ID– Penjabat Gubernur Maluku, Sadali Ie secara resmi melantik R. Affandy Hassannusi menjadi Penjabat (Pj) Wali Kota Tual, menggantikan Akhmad Yani Renuat, pada Jumat (19/07/2024) di lantai 7 Kantor Gubernur Maluku.
Pelantikan ini menindaklanjuti Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian Nomor 100.2.1.3 -1430 2024 tanggal 16 Juli 2024, tentang pemberhentian dan pengangkatan Penjabat Walikota Tual.
Pelantikan Hassannusi yang juga Kepala Badan Perbatasan Provinsi Maluku sebagai orang nomor satu di bumi Maren itu, setelah Renuat menyatakan mengundurkan diri sebagai Pj Wali Kota untuk ikut serta dalam Pilkada serentak Kota Tual 27 November mendatang.
Penjabat Gubernur, Sadali Ie dalam sambutannya mengatakan terlaksananya pelantikan R. Affandy Hassannusi sebagai Pj Wali Kota Tual, merupakan implikasi dari majunya Ahmad Renuat dalam Pilkada serentak 2024. Sehingga sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri Pj Walikota.
Karena itu, mengawal pelaksanaan tugas Hassannusi dalam memimpin Kota Tual, Sadali menekankan beberapa hal, antara lain agenda nasional Pilkada serentak sudah di depan mata. Olehnya itu Pj Walikota menjamin dan memberikan dukungan kepada KPU, Bawaslu dan pihak keamanan, termasuk netralitas ASN
“Ini penugasan prioritas yang diamanatkan pemerintah pusat, maka saudara wajib melaksanakan dan melaporkan kinerja setiap 3 bulan kepada Mendagri maupun Gubernur,”ujarnya.
Pj Walikota Tual juga dituntut untuk segera melakukan konsolidasi semua level terutama melakukan komunikasi koordinasi DPRD, TNI/Polri, Forkopimda, instansi vertikal, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta elemen masyarakat lainnya.
Sadali juga mengingatkan Pj Wali Kota untuk memastikan agar arahan Presiden tentang penanganan inflasi, stunting, angka kemiskinan ekstrem, belanja APBD, pencegahan TBC dan pelaksanaan vaksinasi polio, serta menjaga Kamtibmas menuju Pilkada serentak, harus mendapat prioritas dalam kerja prioritas.
Hal lainnya, belajar dari pengalaman pilkada- sebelumnya, beberapa masalah yang sering ditemukan, antara lain gangguan kamtibmas, mobilisasi massa untuk kampanye, fanatisme kepada sosok calon KDH/WKDH, masalah data pemilih, distribusi logistik, kampanye hitam, money politik dan lain sebagainya.
“Karena itu, Pj Walikota harus membangun komunikasi, koordinasi dan kolaborasi yang sinergis dengan pemerintah Provinsi, pemerintah kabupaten/kota, aparat keamanan, penyelenggara pilkada, partai politik, calon peserta pilkada, dan seluruh elemen masyarakat di bumi maren tercinta,”tandasnya.
Pj Gubernur mengingatkan filosofi masyarakat evav, yakni semangat ain ni ain, kiranya menjadi dasar dalam membangun relasi sosial-Kultur yang hakiki di antara masyarakat kota Tual.
Dalam momentum itu, juga dilaksanakan pelantikan Rahmi Meutia Hassannusi sebagai Penjabat Ketua PKK Kota Tual, menggantikan Maimuna Renwarin.*** CNI-04
