Jakarta, CakraNEWS.ID– Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Itjen Kemendagri) telah menyelesaikan evaluasi kinerja Penjabat (PJ) Gubernur Papua Tengah pada Triwulan III tahun ini.
Pers rilis Itjen Kemendagri yang diterima media, Jumat (27/10) menyebutkan, evaluasi ini difokuskan pada peningkatan mutu pendidikan dan sumber daya manusia (SDM) yang diharapkan akan membantu masyarakat di wilayah Papua Tengah.
Tim evaluator memberikan apresiasi yang tinggi atas laporan kinerja yang telah menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.
Namun, ada sjumlah aspek yang masih memerlukan perhatian dan perbaikan yang lebih lanjut.
Evaluasi di provinsi yang baru dimekarkan itu menyoroti upaya PJ Gubernur untuk meningkatkan pendidikan dan SDM di Papua Tengah sebagai salah satu langkah penting dalam mendukung status provinsi pemekaran.
Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Komjen Pol. Drs. Tomsi Tohir, M.Si, menyatakan, PJ Gubernur Papua Tengah perlu menciptakan terobosan kreatif guna menjadikan Papua Tengah setara dengan provinsi-provinsi lainnya, salah satunya dengan mempersiapkan SDM yang unggul.
Tomsi Tohir menggaris-bawahi pentingnya investasi dalam pendidikan.
Ia menekankan pentingnya mencari dan mendukung anak-anak berbakat dengan memberikan beasiswa.
Tomsi Tohir mencatat bahwa meskipun anggaran beasiswa untuk pendidikan di dalam dan luar negeri cukup besar, realisasinya masih sangat rendah, bahkan beasiswa di dalam negeri hanya tercapai sebesar 6,67%.
Pihaknya mengharapkan peningkatan yang signifikan dalam pemberian beasiswa.
“Saya berharap jumlah anak yang mendapat beasiswa dilipat-gandakan. Anggaran masih tersedia, dan kita bisa fokus pada beasiswa pendidikan di dalam negeri yang lebih terjangkau secara biaya,” ujar Tomsi Tohir.
Lebih lanjut, Tomsi Tohir berharap bahwa dengan peningkatan akses pendidikan melalui beasiswa, ribuan anak Papua Tengah akan memiliki peluang untuk mengejar studi dan menjadi profesional hebat, seperti dokter, perawat, atau bidan.
Selain isu pendidikan, Tomsi Tohir juga menyoroti isu kesehatan.
Dirinya mengungkapkan, keprihatinan atas fakta bahwa beberapa Rumah Sakit di wilayah Papua Tengah, khususnya di Kabupaten Intan Jaya dan Kabupaten Puncak, masih belum dioperasikan.
Menurut informasi dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah, alasan utamanya adalah masalah keamanan di lokasi tersebut.
Tomsi Tohir menyatakan, pemerintah daerah harus berupaya segera menangani masalah keamanan ini untuk memastikan bahwa masyarakat di kedua kabupaten tersebut dapat menerima pelayanan kesehatan yang memadai dan cepat.
“Maksud dan tujuan pemekaran wilayah seperti Provinsi Papua Tengah adalah agar masyarakat dapat merasakan pelayanan yang lebih dekat dan lebih banyak. Oleh karena itu, perlu ada keyakinan bahwa pemekaran ini akan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat,” ujar Tomsi Tohir.
Tomsi Tohir juga mengingatkan bahwa kesehatan merupakan hal yang penting, dan walaupun biayanya mahal, pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau oleh masyarakat harus selalu tersedia.
Selain itu, ia mengusulkan agar anggaran yang masih tersisa dialihkan ke BTT untuk program bantuan sosial seperti bantuan bahan pokok dan obat-obatan.
Untuk diketahui, evaluasi kinerja ini adalah langkah penting dalam memahami pencapaian dan tantangan yang dihadapi oleh PJ Gubernur Papua Tengah. Itjen Kemendagri berkomitmen untuk terus memberikan bimbingan dan dukungan untuk memastikan wilayah Papua Tengah terus berkembang dan layak sebagai provinsi pemekaran yang mandiri.*** CNI/FIFI