Maluku, CakraNews.ID— Gubernur Maluku, Murad Ismail, mengajak para pimpinan OKP (Organisasi Kepemudaan) Cipayung plus sebagai representasi pemuda dan mahasiswa di Maluku untuk berdiskusi terkait penanganan Covid-19.
Silaturahmi dan diskusi yang berlangsung secara kekeluargaan itu dilaksanakan di kediaman pribadi Gubernur di Wailela, Ambon, Kamis (18/6) malam.
Pertemuan yang diakhir dengan makan malam bersama ini dihadiri oleh Sekda Provinsi Maluku yang juga Ketua Harian Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kasrul Selang, dan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Sandy Wattimena.
Stafsus Gubernur Maluku, M. Azis Tunny, saat memandu acara diskusi memberikan kesempatan pertama kepada para pimpinan OKP untuk menyampaikan aspirasi dan masukan mereka kepada pemerintah. Sebanyak tujuh perwakilan OKP plus, masing-masing dari HMI, GMNI, PMII, IMM, PMKRI, GP Ansor dan KNPI menyampaikan unek-unek mereka kepada Gubernur.
Sekwil GP Ansor Maluku, Masyuri Maswatu, menyampaikan persoalan penanganan Covid-19 adalah tanggung jawab bersama. Tanpa kesadaran masyarakat, kata dia, penanganan Covid-19 tidak akan berhasil.
“Masalah Covid-19 tidak hanya menjadi tanggungjawab Pemerintah, tapi juga tanggung jawab masyarakat. Kalau pemerintah sudah bekerja, tapi masyarakat tidak punya kesadaran yang baik, maka masalah Covid-19 tidak akan pernah berakhir,” tegasnya.
Ketua PMKRI Cabang Ambon, Ury Metintomwat, mengatakan, pihaknya siap mendukung Pemerintah Provinsi Maluku bersama Gugus Tugas Penanganan Covid-19 untuk bersama-sama memutus mata rantai penyebaran virus ini. Dia juga mengingatkan, persoalan komunikasi perlu dibenahi lagi sehingga informasi terkait penanganan Covid-19 dan kerja-kerja Gugus Tugas dapat diketahui oleh publik.
Ketua Pelaksana Harian Gugus Tugas Covid-19 Provinsi Maluku, Kasrul Selang, pada kesempatan itu menyampaikan hal-hal teknis terkait dengan kerja-kerja yang telah dilakukan dan menjawab sejumlah pertanyaan pemuda, termasuk soal akuntabilitas penggunaan anggaran Covid-19 yang sejak awal perencanaan telah melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kejaksaan, dan Inspektorat.
“Pak Gubernur sejak awal sudah mengingatkan kami, satu perak pun jangan disalahgunakan. Karena itu sejak awal kita sudah libatkan BPKP, Kejaksaan dan Inspektorat untuk ikut mengawasi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan,” ungkapnya.
Sementara itu, Gubernur Maluku, Murad Ismail, menyampaikan rasa terima kasihnya karena kepafa para pimpinan OKP yang ingin bersama-sama dan bersinergi dengan pemerintah untuk menangani Covid-19. Dia pun membuka diri, dan siap berdiskusi secara periodik dengan para pemuda dan mahasiswa ini.
“Kalau bisa pertemuan kita ini bukan yang terakhir. Kita adakan misalnya setiap bulan, supaya pemerintah juga mendapat masukan dari kalian para pemuda. Di rumah saya saja ini. Mungkin berikutnya, kita diskusi soal lainnya,” katanya.
Ia berharap, pemuda dan mahasiswa dapat membantu pemerintah dalam sosialisasi protokol kesehatan. “Mari kita sama-sama menyadarkan masyarakat, ini tanggungjawab kita semua,” tandasnya.
Rencana Aksi HMI dan GMKI
UNTUK diketahui, Jumaat 19/06/2020 dini hari, organisasi kepemudaan yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) melakukan aksi demonstrasi di kantor Gubernur Maluku.
Infromasi aksi tersebut sudah tertuang dalam surat ijin keramaian yang ditujukan pada Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau Lease pada Shari enin lalu.
Surat tersebut ditandatangi secara bersama oleh kedua pimpinan organisasi kepemudaan tersebut.
Mereka hendak menyuarakan dampak dari kebijakan pemerintah dalam menanggulangi pandemi Covid-19 di Maluku.
Aksi yang digelar dikordinatori oleh empat orang selaku Kordinator lapangan. Masing-masing, Umar Rumakeffing, Risman Soulissa dari HMI dan Yordan Samloy dan Benjamin Jermias dari GMKI.*** CNI-02
