Maluku,CakraNEWS.ID-Maraknya peredaran kendaraan bermotor di Maluku, yang di duga merupakan hasil pencurian, mendapat perhatian dari Kepala Kepolisian Daerah Maluku.
Pasalnya dari beberapa kasus pencurian kendaraaan bermotor yang berhasil di ungkap oleh Polda Maluku dan jajaran Polres maupun Polresta, di ketahui selain tidak di lengkapi dengan dokumen lengkap, kendaraan bermotor tersebut, juga di merupakan hasil pencurian, yang melibatkan para pelaku antar pulau.
Menyikapi permasalah tersebut, Kapolda Maluku, Irjen Pol, Lotharia Latif, secara tegas memerintahkan jajaran Kapolres dan Kapolresta untuk mencegah adanya peredaran kendaraan illegal baik kendaraan roda dua maupun roda empat di daerah masing-masing.
Penekanan tersebut disampaikan mengingat banyaknya peredaran ranmor illegal di tengah masyarakat, terutama di daerah-daerah kepulauan Maluku. Ranmor yang beredar banyak yang berasal dari luar Maluku yang ternyata hasil pencurian atau bermasalah.
“Polda sudah beberapa kali mengungkap kasus tersebut (ranmor ilegal/hasil pencurian) yang melibatkan pelakunya jaringan antar Pulau,” kata Kapolda di Ambon, Senin (25/4/2022).
Selain memerintahkan para Kapolres/Kapolrestra untuk melakukan pencegahan kendaraan illegal yang masuk di Maluku, Kapolda juga menegaskan tidak segan-segan untuk menindak personel Polri yang terlibat dalam sindikat pengiriman kendaraan illegal.
“Saya ingatkan agar jangan ada anggota Polri yang coba-coba bermain terlibat dalam jaringan Curanmor ini,” tegasnya.
Jenderal bintang dua itu menjelaskan, modus yang dilakukan para pelaku adalah menjual kendaraan dengan harga murah, tapi tanpa dokumen, atau tidak sesuai ketentuan yang berlaku. Seperti tidak membayar pajak sehingga merugikan daerah di Maluku. Bahkan ada juga kendaraan dijual murah karena hasil pencurian.
“Akibatnya bila terjadi kecelakaan maka merugikan masyarakat karena tidak ada jaminan kecelakaan atas penggunaan kendaraan tersebut,” ungkapnya.
Di sisi lain, peredaran ranmor illegal dampaknya sangat merusak maupun merugikan perekonomian dan pendapatan negara khususnya di provinsi Maluku.
“Karena penjualan ranmor resmi jadi sangat menurun dan tidak bergerak, karena akhirnya masyarakat memilih membeli kendaraan yang lebih murah tapi tidak sesuai aturan sehingga tidak ada pemasukan negara yang nantinya untuk membangun infrastruktur di daerah,” jelasnya.
Oleh karenanya, Kapolda mengaku telah memerintahkan Kapolres untuk berkoordinasi dengan para Kepala Daerah di masing-masing wilayah agar menangani persoalan ini secara serius.
“Saya perintahkan Kapolres untuk koordinasi dengan Kepala daerah untuk perketat dan cross chek betul dokumen ranmor yang masuk, identifikasi dan datakan dengan baik, jangan berikan ruang untuk penjualan kendaraan bermotor illegal di Maluku,” pintanya.
Kapolda menghimbau masyarakat untuk tidak tergiur membeli kendaraan yang murah tapi dokumennya tidak lengkap. Seperti membeli kendaraan tanpa BPKB, STNK dan sebagainya. Bahkan bisa jadi kendaraan yang dibeli adalah hasil pencurian.
“Jangan percaya dengan harga murah apalagi hanya ada STNK tanpa ada BPKB. Pasti kendaraan bermasalah, jangan kemudian malah terlibat jadi penadah ranmor illegal, padahal sudah tahu kendaraan itu illegal tapi tetap dibeli dan digunakan di Maluku,” ingatnya. (CNI-01)
