Ambon, CakraNEWS.ID– Dalam rangka memperkokoh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang telah diraih, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Maluku, Saiful Sahri, menginstruksikan seluruh jajaran untuk meningkatkan komitmen menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada tahun 2025.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Perjanjian Kinerja (PK), Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas (ZI), dan Pakta Integritas, yang dilakukan di sela apel pagi pada Senin (20/01).
Penandatanganan ini melibatkan Kakanwil Saiful Sahri bersama sejumlah pejabat struktural, termasuk Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum La Margono, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Reza Aditiyas Ananda, Kabag TU dan Umum Wilson Muskitta, Kabid Pelayanan Kekayaan Intelektual Abd. Malik Wagola, serta Kabid Pelayanan Administrasi Hukum Umum Sem Tangke.
“Tahun ini adalah momen bagi kita untuk meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Saya meminta para Kepala Divisi dan Kabag segera melakukan pengawasan intensif terhadap kinerja rekan-rekan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) agar pelayanan dapat dilaksanakan dengan optimal,” ujar Saiful.
Ia menegaskan bahwa penandatanganan tersebut merupakan langkah konkret dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
“Jadikan komitmen ini sebagai pendorong untuk terus memperbaiki diri dan membangun sistem pelayanan yang lebih baik,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Saiful menjelaskan bahwa Zona Integritas merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang berhasil membangun sistem manajemen yang mengedepankan integritas di seluruh aspek pelayanan publik. Dengan penerapan Zona Integritas, masyarakat diharapkan merasakan pelayanan yang lebih cepat, mudah, transparan, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, serta nepotisme.
Sebagai bagian dari strategi menuju WBBM, Kemenkumham Maluku akan mengintensifkan pelatihan dan pengembangan kapasitas pegawai.
Evaluasi kinerja secara berkala juga akan dilakukan untuk memastikan bahwa pelayanan yang diberikan selalu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
“Kami ingin masyarakat Maluku merasakan manfaat nyata dari upaya ini, seperti pengurusan dokumen yang lebih cepat dan efisien serta pelayanan yang lebih ramah dan profesional,” pungkas Saiful.
Dengan langkah ini, Kemenkumham Maluku optimis dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih, melayani, dan menjadi role model dalam pembangunan integritas di wilayah Indonesia Timur.*** CNI-04
