Maluku,CakraNEWS.ID- Bantuan pertanian, untuk masyarakat Maluku diserahkan Kemententerian Pertanian Republik Indonesia. Bantuan tersebut, di serahkan secara simbolis oleh Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian RI Jan Samuel Maringka, kepada Gubernur Maluku, Irjen Pol (Purn), Murad Ismail, pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan Bidang Ketahanan Pangan yang berlangsung di Santika Hotel, Kota Ambon, Kamis (24/11/2022).
Rakor mengusung tema Sinergi APIP dan Aparat Penegak Hukum (APH) Membangun Pertanian Maju Mandiri Modern di Maluku, di buka langsung oleh Gubernur Maluku. Serta di hadiri oleh Kepala Perwakilan BPKP Maluku Yunaedi, Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Edyward Kaban, Wakil Kepala Kepolisian Daerah Maluku, Brigjen Pol, Jan de Fretes dan Anggota Komisi IV DPD RI Saadiah Uluputty.
“Pemerintah Provinsi Maluku menyambut baik kegiatan yang diselenggarakan Kementrian Pertanian RI tersebut. Kegiatan ini sebagai bukti dan tekad serta kepedulian bersama untuk menjaga ketersediaan produk ketahanan pangan dan pemanfaatannya,”ungkap Gubernur Maluku dalam sambutannya.
Pemerintah Provinsi Maluku, kata Gubernur, terus berupaya untuk mengembangkan pangan lokal melalui sumber daya manusia secara berkelanjutan untuk meminimalisiir inflasi.
Langkah – langkah pengendalian ketahanan pangan juga telah dilakukan Pemerintah melalui program tanam cabe dan bawang merah, selain itu melakukan operasi pasar serta memastikan produksi ketersediaan pangan di Maluku.
“Harapan Pemerintah Provinsi Maluku dengan dilaksanakannya kegiatan ini dapat menghasilkan langkah – langkah kongkrit yang menjadi acuan bersama dalam rangka kemandirian pangan di Maluku, kendati saat ini kita berada dalam krisis ketahanan pangan sebagai dampak konflik Rusia dan Ukraina serta juga perubahan iklim,”pintanya.
Sementara itu, Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian RI Jan Samuel Maringka, mengaku Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementrian Pertanian RI tidak bisa bekerja sendiri, namun kita hadir bersama – sama untuk melihat potensi dan program – program strategis nasional khususnya bidang pangan untuk membangun Maluku kedepannya.
Mantan Kajati Maluku ini mengaku sangat membutuhkan peran serta dukungan stakholder dan aparat penegak hukum untuk bersinergi serta bekerjasama melakukan pengawasan ketersediaan ketahanan Pangan di Kabupaten/Kota se – Maluku.
“Pertanian juga merupakan bagian dari program strategis nasional, oleh karena itu implementasinya diharapkan lebih cepat dan tidak ada kendala, sehingga bisa memberikan dampak postif bagi masyarakat Maluku dan khususnya Indonensia,” terangnyal.*CNI-01
