Piru, CakraNEWS.ID– Bukan dengan rasa tanggung jawab sebagai seorang pimpinan DPRD Seram Bagian Barat (SBB), Abdul Rasyid Lisaholith, malah “mentahkan” perjuangan para honorer nasional alias K2.
Bagaimana tidak, perwakilan Aliansi Honorer Nasional (AHN) K2 melalui Musa Nurue mengonfirmasi waktu DPRD untuk mendengarkan keluhan mereka namun ditolak Rasyid selaku ketua DPRD SBB.
Politisi Hanura itu bahkan menegaskan tidak punya wewenang dalam urusan pengangkatan pegawai.
Padahal maksud komunikasi perwakilan AHN K2 itu hanya untuk meminta kesediaan waktu dalam forum untuk menyampaikan nasib mereka.
Rekaman percakapan yang diterima cakraNEWS.ID tersebut, Nurue menjelaskan, hasil pertemuan dengan pemda dan DPRD SBB nanti akan dilanjutkan di tingkat provinsi kemudian ke pusat.
“Masalah itu kamong kembali ke pemda sana. K2 itu di angkat oleh pusat. Kalau pusat punya wewenang katong mau biking bagemana,” tegasnya.
Nurue sekalipun telah mengakui mengantongi hasil komunikasinya dengan Pemda, namun tetap dengan keras disanggah Rasyid dengan nada yang takaruan.
“Bapa jang emosi. Barang selama ini katong seng lia akang ? Katong juga sudah bicara ini,” kata Rasyid.
Nurue menyanggahi Rasyid dengan menyatakan tanggapan yang dikeluarkan Rasyid sebelumnya bersifat personal dan bukan pada ruang atau forum DPRD.
“Barang katong ini pung urusan par angkat pegawai ? Itu pi di pemda sana. STOP,” tutup Rasyid.
Sementara Abdul Rasyid Lisaholith saat dikonfirmasi, Sabtu, 04/12/202 mengaku kondisional itu hanya salah faham saja antar dirinya dengan Musa Nurue.
“Itu salah faham saja.. beta (saya) maksud lain.. dong (mereka) tafsir lain. Itu beta (saya) suda klarifikasi di media yang berita itu… justru dong (mereka) zg (tidak) tau kalu kalu sampai sekarang beta (saya) slalu konsultasikan dari BKN sampai bupati,” singkat Rasyid via WahtsApp kepada media.***
