Ambon, cakraNEWS.ID – Adanya ide pemekaran Jazirah Leihitu menjadi Kabupaten atau Kota Baru yang otonomi, menimbulkan pro dan kontra dari beberapa pihak. Bahkan ada yang mengatakan bahwa pemekaran daerah otonom baru akan menjadi beban negara.
Menurut Walikota Ambon, Richard Louhenapessy, yang merupakan pencetus gagasan pemekaran Jazirah Leihitu, ini pemikiran yang tidak strategis.
“Uang itu ada di pemerintah pusat. Kalau misalnya dia bergabung dengan Ambon, itu alokasi anggaran terbatas. Dia harus berdiri sendiri supaya anggaran itu jadi anggaran otonom untuk dia,”jelas Walikota usai pembukaan Pameran Foto dan Grafis KBR Antara, Rabu (10/11/2021), di Pattimura Park.
Dirinya mencontohkan Buru, SBB dan SBT, yang dulunya menjadi bagian dari Kabupaten Maluku Tengah, per tahun hanya 20 miliar, sekarang sudah triliunan.
“Itu sebenarnya pemikiran strategis. Kalau tidak mengerti, jangan komentar-komentar. Ini visi besar ke depan,”tandasnya.
Louhenapessy menjelaskan, perlunya pemekaran agar alokasi anggaran turun ke daerah tersebut. Apalagi dengan adanya pembangunan Ambon New Port, membuat wilayah itu sangat potensial.
“Kalau dia bergabung dengan kota Ambon, anggaran bertambah berapa. Anggaran yang ada harus bagi lagi, jadi makin sedikit. Tapi kalau dia urusan rumah tangga sendiri, itu dia urusan rumah tangganya sendiri dan anggarannya jauh lebih cepat dan proses percepatan kesejahteraan jauh lebih cepat juga,”terangnya.
Oleh karena itu, menurut Walikota Ambon dua periode ini, Itu sebenarnya konsep dalam percepatan kesejahteraan. Kalau uangnya ada di provinsi itu jadi soal. Tapi uangnya ada di pusat. Jadi kita harus cerdas tarik uang masuk ke daerah, antara lain dengan pemekaran.
“Kalau misalnya tidak ada program Ambon Newport, mungkin harus di pertimbangkanlah. Tapi dengan proyek Ambon New Port, itu otomatis menjadi sangat potensial. Lahan yang dibebaskan saja 200 hektar. Itu sudah 60% wilayah Kota Ambon. Kenapa kita tidak tangkap untuk menjadi kota sendiri. Soal ibu kotanya di mana itu urusan teknis lah,” ungkapnya.
Bahkan dirinya mulai menghitung potensi lapangan kerja ketika program Ambon New Port jalan. Rekrut pegawai sudah 2000 orang. Belum lagi ASN, infrastruktur pendukung lainnya.
“Jadi harus sepakat dan nanti kita dorong bersama untuk pemekaran. Pemekaran itu kadang-kadang hanya karena semangat. Dari segi pendekatan pelayanan publik, lebih efektif kalau nilai otonom itu lebih kecil, tapi potensial. Jazirah dengan Ambon New Port itu sangat potensial sekali. Sudah 76 tahun merdeka, masa orang Jazirah untuk urus KTP saja harus ke Masohi. Kasihan sekali,”ungkapnya
Louhenapessy mengungkapkan, karena ide pemekaran ini dia yang lontarkan, banyak yang mengaitkan dengan kepentingan politik termasuk agenda 2024. “Tidak ada urusan saya,”tegasnya.*** TIM
