Maluku,CakraNEWS.ID- Menteri Keuangan Sri Mulyani didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Gubernur Maluku Said Assagaff, Kepala Dinas PU Maluku Ismail Usemahu dan Kepala BPJN XVI Ambon Satrio Sugeng Prayitno, meresmikan Dermaga TNI AL Tawiri (MYC), Rabu (9/1/2019), pukul 15.00 WIT.
Dermaga Tawiri dan fasilitasnya dibangun untuk melayani sandar Kapal Tonase berukuran besar milik TNI AL yang tidak bisa berlayar melintasi bawah Jembatan Merah Putih, Teluk Ambon. Peresmian ini, sekaligus merevitalisasi areal Pantai Wainitu di kawasan Gudang Arang, Kota Ambon.
Acara peresmian itu, dihadiri Wakil Gubernur Maluku Zeth Sahuburua, Sekda Maluku Hamin bin Tahir, Wakil Walikota Ambon Syarif Hadler dan sejumlah pejabat lingkup Pemprov lainnya.
Dalam acara tersebut, Mulyani mengatakan pengerjaan kedua proyek ini bertujuan untuk memperkuat seluruh perekonomian di wilayah timur Indonesia. Hal ini adalah bentuk komitmen pemerintah untuk terus membangun indonesia, mulai dari pinggiran, pelosok hingga ke seluruh wilayah tertinggal.
“Tadi Gubernur menyampaikan tentang pentingnya pembangunan dan politik anggaran yang bisa menangkap perbedaan yang sangat kaya di republik Indonesia. Ada dimensi kontimental yang tadi disampaikan, namun juga ada dimensi kepulauan dan saya juga sebagai menteri keuangan juga sangat sering mendengar aspirasi, terutama tentang daerah kepulauan untuk bisa direflesikan di dalam politik pembangunan. Dan politik anggaran kita sudah mengakomodasikan melalui berbagai macam instrumen untuk bisa menangkap kebutuhan yang berbeda dari seluruh wilayah indonesia sebagai wilayah kesatuan,” katanya kepada wartawan.
Dikatakan, seluruh daerah di Indonesia, semuanya membutuhkan sentuhan yang penting didalam membangun secara bersama dan berkeadlian. Salah satu instrumen yang diharapkan oleh Gubernur Maluku dari sisi politik anggaran adalah melalui dana transfer daerah. Dan dalam hal ini, akan terlihat dari sisi formula atau tidak hanya berdasarkan jumlah penduduk. “Namun juga berdasarkan luas, wilayah yang juga tidak hanya darat namum juga laut. Kami juga memahami kalau Provinsi Maluku,” kata Mulyani.
Dari sisi dana alokasi umum yang merupakan transfer didalam rangka untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah di masing-masing daerah di Indonesia, juga mulai mendapatkan paling tidak kenaikan di tahun 2018-2019. Dan DAU yang pemerintah transfer adalah mencapai Rp.1.699 triliun. Juga adanya DAK fisik yang meningkat dari yang tadinyaRp.70 miliar tahun 2014, namun di tahun 2019 mencapai Rp.234 miliar. Sedangkan DAK non fisik meningkat dari Rp.231 miliar periode 2013-2014 menjadi Rp.649.9 miliar.
“Kita juga masih memberikan dalam bentuk dana bagi hasil, yang tadi dikatakan Gubernur masih ada kekurangan dan nanti akan dilihat dari DPH pajak. Selain itu, jumlah desa yang masih tertinggal cukup banyak, namun mendapatkan transfer dana desa di masing-masing Kabupaten-Kota,” ujarnya.
Mulyani berharap seluruh anggaran bisa digunakan secara optimal dan maksimal, juga tentu dikelola secara bersih, dan bebas dari korupsi.
Selain itu, Kepala Dinas PU Maluku Ismail Usemahu menjelaskan menyangkut pengerjaan pembangunan dermaga, dilaksana kan secara multi kontrak dengan sumber dana dari SBSN, tahun anggaran 2017-2018 oleh Satgas Pelaksanaan Jalan Nasional, Wilayah 1 Provinsi Maluku, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Ambon.
Dermaga ini, dikerjakan PT. Brantas Adib Raya dengan nilai kontrak sebesar Rp 121.013.920.000.
“Pembangunan Dermaga Tawiri terdiri dari Tresto Darat 20 meter, Tresto laut 30 meter, panjang dermaga 250 meter dengan lebar 12 meter dan dilengkapi dengan sarana-prasarana. Tujuan dari pembangunan dermaga ini adalah sebagai bekal pulang balik bahan bakar, air tawar, bahan makanan, obat-obatan maupun amunisi. Kemudian peralatan kesehatan bagi APK RI yang sakit, perbaikan dan peralatan kapal jika terjadi kerusakan. Kemudian refresing dari APK seperti olahraga, pesiar agar siap melayari laut Indonesia,” jelasnya.
Di tempat yang sama, Gubernur Maluku Said Assagaff mengaku, berbicara menyangkut prospek pembangunan di Maluku sebagai wilayah kepulauan, sudah tentu semua orang akan sepakat bahwa masalah konektifitas dan aksesbilitas adalah hambatan terbesar. Namun, karakteristik wilayah yang didominasi lautan, justru kurang didukung dengan ketersediaan alokasi anggaran yang profesional.
“Akhirnya, ini perlu kami sampaikan kepada Ibu Menteri, sebab diakui ataukah tidak, bahwa sesungguhnya keterbatasan anggaran itu mungkin saja masih bersandar pada politik dan kebijakan anggaran, yang masih berputar dengan paradigma pembangunan kontinental atau daratan. Mungkin laut belum banyak diperhitungkan. Bandingkan anggaran, kalau pun ada, mungkin batas presentasi yang tertentu. Padahal, justru kami di daerah seperti Maluku menghadapi tantangan yang jauh lebih berat,” pungkasnya. (CNI-01)
