Jakarta, CakraNEWS.ID- Minimnya keterse diaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan kemampuan peralatan canggih yang belum memadai, menjadi salah satu kendala bagi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) dalam menuntaskan program nasional Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Narkotika (P4GN).
Ungkapan tersebut, disampaikan, Kepala BNN RI, Komjen Pol Heru Winarko, saat menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR RI,Senin (2/9/2019).
“Kami ajukan kembali tambahan anggaran tahun 2020 untuk mendanai kebutuhan yang belum disetujui dengan harapan dapat dipenuhi pada pagu alokasi anggaran,” ungkap Heru
Jenderal bintang tiga itu mengatakan, kebutuhan ini diajukan berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan BNN dalam menjalankan upaya P4GN di periode 2019 ini.
“Di tahun 2020 BNN RI telah menggagas untuk memaksimalkan pertahanan di beberapa titik masuknya narkoba dengan meningkatkan kemampuan intelejen dan teknik informatika di beberapa posko guna memonitoring masuknya narkoba ke Indonesiam,” tutur Heru.
Heru mengungkapkan, saat ini BNN RI masih terus berupaya meningkatkan sinergitas dengan berbagai pihak, khususnya penyidik Polri, TNI, dan Jaksa guna mengoptimalkan uapaya rehabilitasi sesuai ketentuan hukum narkotika di Indonesia.
“Kita masih terus berupaya menyamakan persepsi antara penyidik Polri,TNI, Jaksa dan BNN RI. Semua operasi narkoba saat ini ada di Jakarta, dan kami fokus menangani jaringan-jaringan narkoba,” Ucapnya.
Menanggapai apa yang disampaikan Kepala BNN, Anggota Komisi III dari partai Nasdem, Drs. Taufiqulhadi, M.Si menilai Negara perlu memberi dukungan penuh atas upaya P4GN yang dilakukan BNN, mengingat semakin meluasnya permasalahan narkoba hingga ke kampung-kampung. Meski keputusan tetap berada pada Badan Anggaran, Taufiq menilai ini perlu untuk didorong mengingat kondisi Indonesia yang dinyatakan Darurat Narkoba.
“Dukungan anggaran perlu untuk BNN, negara mengatakan sudah darurat narkoba namun tidak linear dalam mendukung, masih hanya sebatas retorika,” ujar Taufiq.
Sementara itu, Anggota Komisi III dari partai PKB, Dr. H.M. Anwar Rahman, M.H mendesak agar BNN dapat lebih jeli mengkontrol pergerakan bandar di Indonesia.
“Ada di Jawa Timur bandar sudah tertangkap, tapi keluarganya masih kaya raya,” tutur Anwar Rahman.
Pihaknya berharap agar BNN RI pun mempererat hubungan dengan komisi III, hal ini dinilai penting agar Komisi III tahu kondisi di lapangan dan seberapa besar tingkat urgensinya. (CNI-01)