Ambon, CakraNEWS.ID– Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) patut di beri apresiasi penghargaan kepatuhan layanan publik pada 5 OPD atas capaian kinerja yang di kerjakan selama ini.dari semua kabupaten yang ada di maluku,kabupaten SBT lah yang mendapatkan piagam terbanyak di tahun 2023
Diketahui OPD yang berhasil mencapai zona hijau dan layak mendapatkan piagam penghargaan yaitu Dinas Kesehatan,Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas PTSP dan Puskesmas Bula.
Kepala Ombudsman maluku Hasan Slamat membeberkan status Pemkab SBT saat ini masih belum bergeser lantaran masih berada di Zona Kuning. meskipun ada 5 OPD yang sudah mendapatkan zona hijau
“Dari 4 Dimensi penilaian,Dimensi Output yang sangat membanggakan karena dari rata -rata responden yang diambil keteranganya menyampaikan kepuasan terhadap pelayanan ini
Tutur Hasan
Di kantor Ombudsman poka
Kamis,(22/02/2024)
Ia menilai Kabupaten SBT bisa memposisikan diri sebagai Zona Hijau hanya saja Dinas Sosial Kabupaten SBT tidak memiliki website ini lah yang membuat Kabupaten SBT belum mendapatkan predikat zona hijau
Dikatakan nilai Pemkab SBT saat ini hanya naik 2 point menjadi 75,88 jika di bandingkan dengan tahun Sebelumnya nilai yang di capai adalah 73 poin
Menurutnya SBT sudah cukup bagus bahkan lebih unggul dari kabupaten/kota yang berada di Maluku,terutama dalam pemanfaatan website.
Hasan berharap kedepanya SBT akan memperbaiki apa pun yang masih kurang
sehingga nantinya SBT dapat menempati zona hijau sperti yang diharapkan
Di tempat yang sama Kepala Inspektorat SBT Nazarudin Tianotak menyebutkan, sebagai organisasi pemerintahan kami bangga dengan hasil yang telah di capai meskipun banyak kekurangan tapi paling tidak ini merupakan progres yang kami capai
“Saya akan bicarakan dengan semua OPD untuk selalu lakukan inovasi yang berkaitan dengan pelayanan publik .tentunya dengan pendampingan Ombudsmen
Tutur Nazarudin
Oleh karena itu ke depan kita akan benahi dari segi infrastruktur ,sarana dann prasarana itu adalah bagian yang masih kurang dan itu menjadi catatan bagi kami pemerintah daerah untuk memperbaikinya.
Tambahnya ,kami selalu mendukung apapun yang dilakukan Ombudsman perwakilan maluku kami,akan jadikan itu sebagai prioritas kami.*** CNI-04
