Ambon,CAKRANEWS.ID-Sejumlah Organisasi Kepemudaan di Maluku hari ini menyampaikan tuntutan agar Provinsi Maluku diberi hak otonom khusus (Otsus) dan jatah menteri, Senin (8/7/2019).
Diakui memang terkesan monoton dalam rentetan permintaan tersebut. Namun dapat diklasifikasi dalam dua hal penting yakni kepentingan jangka panjang dan kepentingan jangka pendek.
Kepentingan jangka panjang Maluku ialah, pemerintah pusat wajib hukumnya menetapkan Maluku sebagai daerah yang dikhususkan dan diberi ruang seluas-luasnya dalam hal ini otonomi khusus.
Sementara jangka pendeknya, hari ini Pemuda Maluku meminta jatah menteri yang datang dari kalangan profesional.
Untuk diketahui, permintaan tersebut disampaikan para ketua/pengurus sejumlah Organisasi kepemudaan dan LSM dalam konfrensi pers di Ambon.
Sejumlah organisasi yang ikut menyuarakan permintaan tersebut diantaranya, GPII Provinsi Maluku, Gerakan Pemuda Ansor Maluku, PMII kota Ambon, DPD IMM Maluku, LSM Garda NKRI Maluku, Korda PMKRI Maluku, LSM Walang Aspirasi Maluku, KAMMI Daerah Kota Ambon dan LSM Kordinasi Aspirasi Masyarakat Maluku atau Kompas Maluku.
Farham Suneth, inisiator seruan bersama, Maluku Butuh Otsus Bukan Menteri tersebut menjelaskan, tuntutan untuk hak otonomi bagi Maluku adalah sesuatu yang wajar dan semestinya diberikan.
“Ini demi kemajuan dan kesejahteraan rakyat Maluku yang kini masuk wilayah empat besar termiskin dari 34 provinsi,” tegasnya.
Selain itu, pemerintah pusat mestinya juga mempertimbangkan putra Maluku untuk masuk dalam jajaran kabinet pemerintahan jilid II presiden Joko Widodo.
Banyak putra terbaik Maluku yang kini berkiprah di level nasional dan ketokohannya mumpuni. Dari sekian banyak yang ada tersebut, Hambra Samal, deputi BUMN Bidang Infrasturktur dan Bisnis Kementerian BUMN Republik Indonesia (RI) bisa menjadi perimbangan kalangan muda dan me-revitalisasi kalangan tua.
“Selain itu, masi ada sejumlah tokoh yang patut diperhitungkan untuk memenuhi tuntutan jangka pendek kami,yakni gemingan posisi menteri. Sebut saja, Bapak Karel Albert Ralahalu, Alex Retraubun dan masih banyak lagi,” tegas Sunet.
Suneth juga mengingatkan kepada pemerintah provinsi Maluku dalam dalam hal ini, Gubernur Maluku, Irjen Pol (Purn) Murad Ismail untuk tetap konsisten.
Gubernur kata Suneth, baru baru ini menyatakan akan memperjuangkan tokoh Maluku untuk masuk kabinet kerja Jokowi.
“Yang kami harapkan disini adalah transparansi Gubernur, kandidat mana yang beliau maksud, atau yang diusulkan. Sampaikan ke Masyarakat siapa yang diusulkan. Cukup sudah keterwakilan atas nama masyarakat tapi hanya mengurusi kepentingan golongan/kelompok,” tegas Suneth.
Inisiator yang lain, Samuel Riri, meminta dukungan dan restu seluruh masyarakat Maluku atas gerakan para pemuda yang tergabung dalam sejumlah organasisi kepemudaan tersebut.
Selayang pandang membuka konfrensi pers tersebut, Samuel mengingatkan, selama ini pendapatan domestik regional bruto terendah karena kerap dihitung berdasarkan wilayah daratan dan jumlah penduduk dan itu tidak sesui dengan kenyataan di Maluku.
“Maluku ini provinsi kepulauan. Namun ini panjang ceritanya jika dibahas. Yang Pastinya, Maluku harus diberi otonomi khusus di masa akan datang. Hari ini kami meminta jatah menteri untuk Maluku,” tegas magister hukum Universitas Pattimura itu.
Dijelaskan singkat, Otsus Maluku pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat disamping sebagai pendidikan politik di tingkat lokal.
“Pembentukan daerah Otonomi Khusus Maluku menjadi penting dan sejujurnya mendesak,” akuinya.
Dirincikan, Otsus di Maluku merupakan strategi percepatan pembangunan yang komprehensif dan intensif di tanah Maluku.
Senada dengan Suneth dan Riri, Ketua GPII, Adam Jhon Makatita, menegaskan sikap dukungan dengan siap mengawal permintaan yang disampaikan.
Penegasan yang sama juga diikuti sejumlah OKP dan LSM yang terlibat yakni Saiful Renuat dari PMII KOTA AMBON, Lutfi Abdullah Wael dari DPD IMM MALUKU, Zen Lelangwayang dari GARDA NKRI MALUKU, Jeremis Pardjala dari KORDA PMKRI MALUKU, Krestean Sea dari LSM WALANG ASPIRASI, Ahmad Firdaus Mony,SE dari KAMMI KOTA AMBON dan Ato Soulisa/Latbual dan LSM KOMPAS.
Kepada wartawan, mereka sepakati jatah putra Maluku untuk mengisi kursi menteri sekurang-kurangnya 2 orang atau dari kalangan profesional murni.
Sekretaris GP Ansor Maluku, Masyhuri Maswatu juga angkat bicara soal strategi percepatan pembangunan Maluku tersebut.
Maswatu mengakui, selama ini, Maluku hanya diberi permen. Yang mana manisnya hanya sebatas dilidah saja. Maluku terlalu banyak diberi gula-gula sejak era Presiden SBY. Sebut saja, Lumbung Ikan Nasional, tidak ada realisasinya.
“Kemudian ada provinsi kepulauan. Harus benar benar kita dorong. Apalagi Maluku provinsi Kepulauan. Dorongan ini Agar bisa berefek ke pembanguan dan dijadikan plafrom Indonesia sebagai poros maritim dunia. Intinya ini menjadi catatan,” tegasnya.
Maswatu juga menyinggung soal Blok Masela yang perlu diperhatikan. Untuk itu butuh keterwakilan orang Maluku di kabinet (menteri) agar segala kebijakan dan peruntukannya dapat tepat pada sasaran kesejahteraan orang Maluku.
“Untuk posisi menteri, Maluku tidak punya kekuatan diwilayah politik Nasional. Namun di kalangan profesional dapat deperhitungkan dan harus menjadi catatan Presiden,” pungkasnya.
Menutup keterangannya, Maswatu jua meminta transparansi pemerintah provinsi Maluku dalam memberikan usulan nama nama menteri ke Presiden terpilih. Hal ini perlu karena, keterwakilan menteri dari Maluku bukan untuk mengharumkan nama pemerintah provinsi, atau malah presonal/pribadi. Melainkan reperesentasi dari masyarakat Maluku untuk kesejahteraan.
“Tidak ada yang tidak mungkin, putra atau putri Maluku bisa menjadi menteri,” pungkasnya. (CNI-02)
