Bula, CakraNEWS.ID – Dalam upaya memperkuat substansi demokrasi berbasis nilai-nilai Pancasila, Anggota DPR RI Komisi VIII Fraksi Partai Gerindra asal Provinsi Maluku, Alimudin Kolatlena, menggelar kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat (Asmat-1) di Kota Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT).
Kegiatan yang berlangsung di Lantai 3 Hotel Surya pada Selasa (22/4/2025) itu dihadiri sejumlah tokoh masyarakat dan pemuda dari berbagai kecamatan di wilayah tersebut.
Dalam pertemuan tersebut, Kolatlena menyampaikan pentingnya peran serta masyarakat dalam memperkuat demokrasi substansi, bukan sekadar demokrasi prosedural. Sebagai wakil rakyat di Komisi VIII DPR RI yang bermitra dengan Kementerian Agama, Kementerian Sosial, serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, ia menegaskan keterbukaannya terhadap berbagai aspirasi yang berkembang di daerah pemilihannya.
“Seram Bagian Timur adalah bagian integral dari Dapil Maluku. Setelah menjabat sebagai anggota DPRD kabupaten dan provinsi, kini saatnya saya melakukan evaluasi terhadap perjalanan politik dan pembangunan. Perjuangan saya bukan sebagai petarung tunggal, melainkan mengedepankan kolaborasi lintas sektor untuk menjawab kebutuhan rakyat,” ujar Kolatlena.
Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten dalam menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat, termasuk infrastruktur dasar dan penguatan ekonomi lokal.
Dalam sesi dialog, tokoh muda Kecamatan Kilmury, Ibrahim Kwairumaratu, menyampaikan sejumlah persoalan yang masih dihadapi masyarakat di wilayahnya. Salah satunya adalah belum teralirinya listrik di delapan desa di kecamatan tersebut.
“PLN belum menjangkau banyak desa di Kilmury. Selain itu, tidak adanya transportasi laut serta belum optimalnya pemanfaatan lahan pertanian menjadi masalah utama kami. Kami berharap, Kilmury bisa dilirik sebagai wilayah potensial yang layak dikembangkan, terutama oleh para investor,” katanya.
Ibrahim berharap perhatian serius dari wakil rakyat asal Maluku untuk menjadi jembatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Kami ingin membuktikan bahwa dari timur bisa datang harapan dan kebahagiaan bagi rakyat,” tambahnya.
Sementara itu, Abdullah Kelderak, warga Tutuk Tolu, mengangkat isu Daerah Otonomi Baru (DOB) dan konflik sosial yang masih terjadi di beberapa wilayah Maluku. Ia mendorong agar aspirasi pemekaran wilayah seperti Kota Madya Bula dan Gorom-Wakate mendapat tempat dalam wacana pembangunan daerah.
Menanggapi hal itu, Kolatlena mengakui bahwa harapan masyarakat terkait DOB adalah hal wajar. Namun, ia menegaskan bahwa hingga kini pemerintah pusat belum mencabut moratorium pemekaran wilayah.
“Negara saat ini tengah menghadapi berbagai tantangan seperti defisit anggaran dan fokus pada rehabilitasi nasional. Harapan masyarakat akan terus kami sampaikan, tetapi perlu dipahami bahwa eksekusi ada di tangan pemerintah, bukan legislatif,” ungkapnya.
Lanjutnya, “Tugas kami adalah menjembatani dan menyuarakan aspirasi tersebut berdasarkan data autentik dan ril,” terang Kolatlena.
Di akhir kegiatan, Kolatlena menegaskan kembali komitmennya untuk terus hadir mendengarkan dan menyuarakan kebutuhan masyarakat Maluku di level nasional.
“Saya bukan superhero. Tapi dengan kolaborasi, kita bisa wujudkan pembangunan yang menyentuh kebutuhan nyata rakyat,” pungkasnya.***CNI-06