Malteng,CakraNEWS.ID- Pj Bupati Maluku Tengah, Rakib Sahubawa, minta agar Kepala Pemerintah Negeri KPN) dan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri (Pj KPN) untuk bisa bekerja sepenuh hati serta ikhlas dalam kepemimpinan dan pelayanan kepada masyarakat di setiap negeri.
Hal ini di sampaikan Rakib Sahubawa dalam sambutannya pada pelaksanaan pengambulan sumpah jabatan dan pelantikan KPN Abubu, KPN Administratif Oping, KPN Sila, Pj KPN Rutah, Pj KPN Lahakaba, Pj KPN Tehoru, Pj KPN Telutih Baru, Pj KPN Administratif Siatele, Pj KPN Rumahsokat, Pj KPN Leinitu, Pj KPN Tiouw, dan pengresmian Saniri negeri Rumahwey, Pergantian Antar Waktu (PAW) Saniri Negeri Lahakaba, PAW Saniri Negeri Kuralele dan PAW BPN administratif Nakupia, di Baileo Ir. Sokarno pada Rabu, (04/10/2023).
Hadir dalam pengambilan sumpah dan pelantikan KPN, Pj KPN dan PAW Saniri negeri Staf Ahli Bupati, Assisten Setda, Pimpinan OPD lingkup Pemda Malteng, Raja/KPN Sekabupaten Maluku Tengah serta staf pemerintah negeri dan pendamping desa/negeri se-kabupaten Maluku Tengah.
“Sebagai Pj Bupati Malteng, saya Rakib Sahubawa) sangat mengapresiasi dan menyambut baik terlaksananya pengambilan sumpah dan pelantikan KPN/Pj KPN dan PAW Saniri negeri karena menjadi manifestasi tata kelola pemerintahan negeri di Malteng,”tutur Rakib.
Ada beberapa hal yang harus di perhatikan secara serius oleh KPN maupun Pj KPN serta Saniri negeri baik yang baru di Lantik maupun yang sudah melaksanakan roda pemerintahan di setiap negeri.
Hal tersebut ucap Sahubawa seperti tugas dan tanggung jawab yang di embankan oleh masyarakat dan pemerintah daerah harus di laksanakan dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi yang tinggi supaya tercapai harapan masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan keuangan.
Kepercayaan dan amanah yang diberikan oleh pemerintah daerah dan masyarakat ini, harus dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya dengan cara bekerja sepenuh hati dan ikhlas memimpin serta melayani masyarakat.
Sahubawa berharap agar KPN/Pj KPN selalu melakukan komunikasi dan berkoordinasi yang baik dengan semua elemen masyarakat, serta membangun relasi yang harmonis dan damai dengan masyarakat termasuk dengan negeri-negeri tetangga.
Selain itu juga Sahubawa menyampaikan, agar kewajiban dan tugas serta fungsi dalam bidang pemerintahan desa lebih khusus pengelolaan keuangan desa agar dapat di gunakan secara objektif dan terbuka serta transparan kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa menikmati pembangunan dan kesejahteraan.
“Gunakanlah ADD dan DD secara baik dan akuntabel dan jangan sampai saudara-saudara terjebak dalam praktik-praktik penyimpangan pengelolaan dana desa,” pinta Sahubawa.
Sementara kepada Pj KPN Sahubawa minta agar segera memfasilitasi masalah internal mata rumah parentah dan menyediakan tahapan-tahapan pemilihan KPN yang defenitif.
“Saya minta agar Pj KPN selalu pro aktif dalam melaksanakan tugas sebagai Pj KPN serta hindari berbagai intervensi dan tekanan-tekanan apapun serta bisa melepaskan diri dari praktek pragmatisme,”himbaunya.
Pj KPN harus berdiri di atas kepentingan semua orang dan bukan per kelompok atau golongan tertentu serta bisa melaksanakan semua amanah secara loyal bagi masyarakat.
Sahubawa berharap Pj KPN mampu menyelesaikan pemilihan KPN sesuai waktu yang di tentukan bagi bagi masyarakat maupun pemerintah daerah, sebutnya.
“Saya akan selalu monitor dan mengevaluasi pekerjaan saudara-saudara secara periodik, dan saya akan memerintahkan Assisten pemerintahan untuk setiap minggunya mengevaluasi kalian. Apabila dalam monitoring dan evaluasi nantinya dalam kurun waktu satu dua Minggu kedepan ternyata kalian tidak mampu maka tidak segan-segan saya akan melakukan pergantian kepada Pj KPN yang di nilai gagal dan tidak mampu, ancam,” tegas Sahubawa.
Sementara itu juga Sahubawa berharap agar Saniri negeri mampu berperan aktif dalam mengawasi dan juga melakukan monitoring kepada KPN/Pj KPN dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pengelolaan keuangan.
“Saniri negeri sebagai badan Legislatif di tingkat negeri. Jadi kalian harus meningkatkan kwalitas penyelenggaraan pemerintahan negeri melalui tupoksi dan kewenangan yang di miliki sebagai Saniri negeri,”harapnya.
KPN dan Pj KPN, kata Sahubawa, selalu pro aktif dan bijaksana dalam meminalisir potensi konflik dalam bentuk kecil ataupun besar serta mampu menyelesaikan setiap masalah yang terjadi di masyarakat.
Untuk Pj KPN dan lembaga adat di himbau untuk cepat menyelesaikan semua masalah yang terjadi di negeri agar tidak muncul konflik yang menimbulkan perpecahan serta kehancuran di setiap negeri baik itu dalam negeri yang di pimpin maupun dengan negeri-negeri lain yang ada, pinta Sahubawa. *CNI-06
