Jayapura, CakraNEWS.ID- Pj. Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena memberi usulan agar daerah Kepulauan juga mendapat perhatian dan dibahas dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kota Se-Indonesia (APEKSI) di Makassar, disamping 5 (lima) hasil Rekomendasi.
“Daerah kepulauan itu perlu diperjuangan juga oleh APEKSI. Memang tidak semua Anggota APEKSI bercirikan kepulauan. Tapi kalau kita kolaborasi bekerja bersama untuk menjadi perhatian, maka kita usulkan kalau bisa mengenai daerah kepulauan juga dibawa dan dibahas dalam Rakernas nanti,” kata Wattimena, pada Rapat Kerja Komisariat Wilayah VI (Rakerwil) APEKSI, Rabu (21/6/23) di Papua Youth Center, Kota Jayapura.
Menurut Wattimena, selama ini banyak masyarakat Kota maupun kabupaten di yang berada pada daerah kepulauan, mengalami kesulitan baik dalam hal sarana transportasi, infrastruktur, yang turut berdampak pada biaya yang besar untuk aktivitas ekonomi.
“Hal – hal ini juga patut mendapat perhatian kita bersama,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua APEKSI Komisariat Wilayah VI, Capt H. Ali Ibrahim, mengatakan usulan yang disampaikan pada Rakerwil yang berlangsung 21- 22 Juni 2023 ini, akan ditampung sehingga dapat disampaikan dalam Rakornas APEKSI di Makassar.
Dirinya juga menjelaskan, ada 5 (lima) rekomendasi utama yang telah dirumuskan dalam Rakerwil yakni, Pertama Pembagian Dana Bagi Hasil (DBH), Kedua; Persoalan tenaga Honorer harus dituntaskan, Ketiga; Dana Kelurahan yang masih jauh dari harapan.
Keempat; terkait Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) 33 tahun 2020, tentang Standar Harga Satuan Regional yang mesti ditinjau kembali, serta yang Kelima; harus ada Daerah Otonom Baru (DOB) kabupaten/kota pemekaran di Papua.
Diketahui, dalam mengikuti Rapat Kerja Wilayah VI APEKSI Pj.Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena didampingi Pj. Ketua TP-PKK Kota Ambon, Lisa Wattimena, Asisten Sekkot bidang Administrasi Umum, Rulien Purmiasa; Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Pieter Saimima; Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappeda Litbang), Enrico Matitaputty; Kepala Inspektorat, Jacob Silanno; Kadis KominfoSandi, Joy Adriaansz; Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan (DLHP), Alfredo Hehamahua; serta Kabag Pemerintahan, Alfian Lewenusa.*** CNI-04
