Oleh: Poengky Indarti,SH,LLM (Komisioner Kompolnas RI)
CakraNEWS,Jakarta- Promoter atau singkatan dari Profesional, Modern dan Terpercaya adalah program kerja Polri yang diluncurkan Kapolri yang saat itu dijabat oleh Jenderal Polisi, Prof.M.Tito Karnavian, P.hd, pada tahun 2016. Gagasan Polri Promoter tersebut, kemudian dilanjutkan oleh Kapolri, Jenderal Polisi Idam Azis, pada akhir 2019 hingga saat ini.
Dengan melaksanakan tugas-tugas Polri secara promoter, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Polri.
Ujian untuk melihat berhasil,tidaknya Polri dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat dapat dilihat, selain dari pelaksanaan tugas-tugas pokok Polri sehari-hari di berbagi wilayah di Indonesia, juga dari berbagai peristiwa besar yang terjadi di Indonesia sejak tahun 2016 hingga 2020, yang melibatkan Polri dalam penanganannya.
Komisi Kepolisian Nasional Republik Indonesia (KOMPOLNAS RI), selaku pengawas fungsional dan pengawas eksternal Polri mengapresiasi kerja-kerja Polri dalam melaksanakan tugas-tugasnya di tengah-tengah berbagai macam peristiwa-peristiwa besar lainnya di Indonesia antara lain bencana alam.
Di tahun 2018 telah terjadi bencana alam di Nusa Tenggara Barat (NTB), Sulawesi Tengah, Banten, serta di tahun 2019 terjadi gempa di Maluku.
Dimana Polri menjadi salah satu yang terdepan dalam memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak bencana, antara lain dengan turut serta melakukan evakuasi umum, evakuasi khusus, penyediaan dapur umum,penyediaan air, penjernihan air minum, oeprasi harga, pengawalan bantuan bencana, dan lain-lain.
Meski anggota Polri juga terdampak bencana, seperti kerusakan parah Mapolres Lombok Utara, akibat gempa dan di Polda Sulawesi Tenga ada anggota Polri yang meninggal dan luka-luka, tetapi Polri tetap sigap dalam melayani masyarakat.
Polri juga berhasil menjaga situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif, pada saat Indonesia menjadi Tuan Rumah dalam event-event penting internasional, yaitu Sea Games 2018, Asian Para Games 2018, serta pertemuan World Bank dan IMF 2018.
Dalam pengamatan Kompolnas RI, mencatat berdasarkan survey Gallup, Indonesia yang menempati rangking 9 dari 142 negara sebagai negara teraman di dunia diatas Denmark,China, Belanda hingga Jepang.
Sebagai seorang Komisioner Kompolnas RI, saya memilih tiga peristiwa besar di bawah ini, sebagai branding untuk melihat bagimana kinerja Polri dalam empat tahun terakhir:
- Polri Mengawal Demokrasi Di Indonesai
Indonesia adalah Negara Demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah India dan Amerika Serika. Jika dihitung dari Jumlah partisipasi masyarakat dalam Pemilu di tahun 2017,2018 dan 2019, Polri berhasil menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat agar tetap kondusif selama Pilkada serentak dan Pemilu.
Situasi kondusif berhasil di pertahankan hingga pelantikan Kepala Daerah, DPR,DPD hingga Presiden dan Wakil Presiden terpilih.
Masyarakat Indonesia masih berlajar berdemokrasi, sehingga ketika berlangsungnya Pilkada dan Pemilu, untuk memilih anggta DPR, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota DPD, masih saja ada kelompok-kelompok Politik yang memaksa kehendak agar menang dalam pemilihan.
Mereka menggunakan segala macam cara, termasuk dengan menggunakan politik identitas dengan menyebarluaskan berita-berita bohong, dan ujaran kebencian agara masyarakat awam percaya dan memilih mereka.
Untuk menanggulangi hal tersebut, Divisi Cyber Bareskrim Polri dan jajarannya diwilayah melakukan pengawasan da segera menegaka hukum jika ada tindak pidana, misalnya penyebaran berita-berita bohong dan ujaran kebencian.
Sementara Reskrim tergabung dalm sentra Gakkumdu melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran pidana Pemilu, misalnya kontestan Pilkada memalsukan ijazah.
Khusus di masa Pilkada dan Pemilu, Polri membentuk Satuan Tugas (Satgas) Nusantara untuk menjaga situasi Indonesia tetap kondusif.
Satgas Nusantara akan memetakan kerawanan politik di daerah yang akan menyelenggarakan pemilhan, serta mengupayakan pencegahan terjadinya kekerasan dengan memberikan arahan dan himbauan kepada para pihak dan masyarakat untuk Colling Down, dan melakukan penegakan hukum jika ada pelanggaran. Dengan adanya Satgas Nusantar, tentunya potensi membersar konflik politik dapat di cegah.
Memang masih ada upaya-upaya dari kelompok-kelompok yang berkontestasi dalam Pemilu untuk melakukan tindak pidan secara terencana dengan melakukan kerusuhan di tahun 2019, antara lain kerusuhan di sekitar kantor Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (BAWASLU RI), dan menjelang pelantikan Presiden dan Wapres. Tetapi dengan adanya pengawalan Polri pada seluruh tahapan Pilkada dan Pemilu di Indonesia dapat berjalan dengan aman,lancar dan tertib.
Hate Crime yang muncul akibat perbedaan pilihan Politik yang berpontensi menggangu demokrasi segera ditindak tegas, dengan baik sesuai dengan KUHP, UU anti diskriminasi maupun UU ITE.
- Polri Mengawal Kebhinekaan
Indonesia adalah negara besar yang terdiri dari beragam suku yang tinggal di ribuan pulau, beragam adat, istiadat,budaya, bahasa dan agama. Keberagaman ini adalah kekayaan Bangsa Indonesia yang tak ternilai,yang harus dijaga dengan cara bersatu padu.
Sebagai aparat yang bertanggung jawab menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, di hari-hari besar keagamaan seperti perayaan Lebaran dan Natal, serta pergantiantahun, Polri melakukan penjagaan di seluruh Indonesia agar masyarakat merasa aman dalam menjalankan ibadah dan merayakan hari raya keagamaan.
Polri mengatut lalu lintas selama mudik agar lancar, memberikan arahan dan menerapkan rekayasa lalulintas agar masyarakat yang mudik terhindar dari kemacetan dan angka kecelakaan lalulintas menurun. Polri melakukan operasi pasar guna menjaga harga-harga kebutuhan pokok yang cenderung naik menjelang hari raya, karena meningkatnya permintaan pasar, menjadi stabil.
Dalam dua puluh tahun terakhir ini muncul masalah terorisme global. Salah satu penyebab munculnya terosisme dipengharui adanya pandangan yang sempit terhadap keberagamaan.
Kelompok-Kelompok teroris tersebut juga melakukan aksinya di Indonesia. Aksi-aksi terorisme dihadapi Polri dengan membentuk Densus 88. Hingga saat ini Densus 88 menjadi salah satu yang terbaik di dunia dalam pemberantasan terorisme.
Dengan menjaga kebhinekaan, maka Polri telah menguatkan persatuan di Indonesia.
- Polri Menguatkan Masyarakat Menghadapi Pandemi Covid-19 Dan Mengawal Kehidupan Normal
Di tahun 2020 ini, seperti Pemerintah di negara-negara lain di dunia, Pemerintah Indonesia juga harus menghadapi wabah Covid-19 dan berjuang keras untuk memutus mata rantai penyebarannya, serta mengupayakan agar perekonomian Indonesai tidak terpuruk.
Selama masa pandemic Covid-19, Polri turut serta melakukan kegiatan-kegiatan nyata untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19, antara lain dengan mengeluarkan Maklumat Kapolri nomor: Mak/2/III/2020, tanggal 19 Maret 2020 yang melarang masyarakat untuk melakukan kegiatan-kegiatan, berkumpul massa, seperti resepsi pernikahan, konser music, pawai, bazaar dan lain-lain, yang berpotensi penularan Covid-19.
Agar anggota Polri tetap sehat dan dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan baik selama masa pandemi, Kapolri mengeluarkan kebijakan kesehatan sesuai dengan protokol Covid-19, antara lain dengan menjaga kebersihan lingkungan, rajin mencuci tangan, menyemprotkan disinfektan, menggunakan masker, menggunakan pakaian lengan panjang, rajin berolahraga dan istirahat cukup.
Protokol Covid-19, juga dilakukan pada masyarakat yang berurusan dengan Polri, misalnya bagi masyarakat yang melaporkan tindak pidana akan di cek suhu tubuhnya , diminta menggunakan masker dan mencuci tangan dengan Hand Sanitizer yang disediakan.
Selama pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), Polri menutup sementara pelayananan Surat Ijin Mengemudia (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Polri juga meniadakan waktu berkunjung keluarga bagi para tahanan dan menggantinya dengan menggunakan Video Call setiap minggu.
Selain mengakibatkan jatuhnya korban sakit, pandemi Covid-19 juga membawa dampak macetnya perekonomian. Berdasarkan data Kemenaker per-27 Mei 2020, sektor formal yang di rumahkan mencapai, 1.058.284 pekerja dan yang di PHK sebanyak 380.221 orang.
Untuk membantu pemerintah dan masyarakat yang terdampak Covid-19, Polri merelokasi anggaran sebesar Rp 360 milyar dan meluncurkan program keselamatan 2020, dengan mengandeng BUMN Bank BRI, Polri memberikan dana bantuan kepada 197.256 orang yang merupakan mitra lalulintas Polri, yaitu pengemudi bus,tukang ojek online,tukang becak, kusir andong, sopir bajai, berupa uang sebesar Rp 600 ribu per-bulan selama tiga bulan.
Melihat masih banyaknya masyarakat yang membutuhka bantuan makanan untuk dapat bertahan salama pandemi Covid-19, Kapolri telah memerintahkan kepada 500 Kapolres untuk melakukan penyisiran dan menyiagakan 10 ton beras kepada masyarakat yang masih belum menerima bantuan sosial dari pemerintah.
Tingginya tingkat pengangguran sebagai efek domino dari Covid-10, berpotensi menggangu keamanan. Oleh karena itu untuk menjaga keamanan selama pandemi, Polri meningkatkan frekuensi patroli dan meningkatkan pemasangan CCTV, serta pengguna drone diwilayah-wilayah rawan, guna mencegah kejahatan.
Ketika Pemerintah memberikan kebijakan asimilasi kepada 38.822 orang narapidana untuk mencegah meluasnya pandemic Covid-19, di lembaga pemasyarakatan (LP), sebanyak 106 narapida asimilasi kembali melakukan kejahatan. Berkat kerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM dalam mengidentifikasi narapida asimilasi, Polri berhasil menangkap para narapidana asimilasi menjadi residivis.
Selama masa pandemic Covid-19, Pemerintah telah melakukan berbagai macam cara untuk memutus mata ranti penyebaran Covid-19, diantaranya melarang masyarakat melakukan mudik lebaran. Untuk mengawal kebijakan Pemerintah ini, Polri melaksanakan Opersi Ketupat dan membuat kebijakan memutar balik kendaraan yang di duga berisi orang-orang yang akan mudik untuk kembali ke tempat keberangkatan. Selama pelaksanaan Operasi Ketupat, Polisi telah melakukan putar balik 138 ribu kendaraan yang akan mudik.
Untuk menguatakan ketahanan pangan, ketahanan ekonomi dan ketahanan tubuh masyarakat, dalam menghadapi pandemic Covid-19, Polri membuat inovasi dengan mengajak masyarakat di satuan kampung-kampung untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka melalui berkebun dan beternak. Serta memantau kesehatan warga kampung dan mengawal upaya penyembuhan warga kampung yang tertular Covid-19. Upaya ini di sebarluaskan di seluruh daerah di Indonesia,sehingga kemudian dikenal dengan kampung tangguh di Jawa Timur, Kampung Siaga di Jawa tengah atau kampung Tegep Mandiri di Bangka Belitung.
Meski sibuk membantu pemerintah mengawal pelaksanaan protokol Covid-19, Polri telah melakukan tugas-tugasnya dengan baik. Hal tersebut dapat di lihat dari pretasi Polri yang telah berhasil menggalkan penyeludupan 6,9 ton narkoba, menggagalkan upaya teroris dan menangkap para tersangka teroris di beberapa daerah antara lain, Sidoarjo, Surabaya, Serang dan Muna. Serta menangkap kelompok-kelompok preman yang meresahkan masyarakat.
Sebagai pelaksanaan perintah Presiden RI, Ir Joko Widodo yang menugaskan kepada Polri dan TNI, untuk mengawal kehidupan normal baru, Kapolri mengeluarkan surat telegram nomor STR/364/VI/OPS.2./2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang pencabutan Maklumat Kapolri dan upaya mendukung kebijakan adaptasi baru atau New Normal. Dengan pencabutan Maklumat Kapolri, Polri akan tetap menekankan pendisiplinan protokol kesehatan.
Polri juga tetap membantu kepatuhan masyarakat di daerah yang masih menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
Dari uraian di atas, masyarakat dapat melihat wajah Polri menjadi lebih humanis, sehingga tepatlah kepuasan publik terhadap kinerja Polri meningkat. Meningkatnya kepuasan publik terhadap kinerja Polri tersebut harus ditingkatkan. Untuk itu,Polri harus terus melanjutkan reformasi kulturalnya,agar Polri semakin dicintai masyarakat.
Selamat Hari Bhayangkara Ke-74 Polri
