Muhammad Anshari yang juga salah satu wakil ketua di Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah ini menyatakan, jika perlu, pihaknya akan mendorong agar kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) menjadi perhatian Mabes Polri.
Ambon, CakraNEWS.ID — Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM) Maluku menyatakan dukungan terhadap Polda Maluku perihal upaya menekan hingga menuntaskan benih-benih praktik Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN).
Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum (Ketum), PW Pemuda Muhammadiyah Maluku, Muhammad Anshari, Kamis (21/03).
Fatal kata Anshari, jika praktik KKN dibiarkan, apalagi diberi dukungan oleh Kepala Daerah.
Dikatakan, baru baru ini, ramai pemberitaan indikasi Korupsi di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) yang melibatkan orang dekat Pj Bupati SBB.
Bukan saja ramai pemberitaan, melainkan juga disusul aksi mahasiswa di Maluku hingga Mahasiswa di Jakarta terkait dugaan kasus rehab gedung PKK itu.
“Kami memantau, mengikuti hingga menelaah perkembangan serta dinamika Politik sampai pada persoalan krusial di Maluku. Termasuk indikasi prkatik-pratik KKN yang cukup merugikan rakyat di daerah. Sehingga ini jadi perhatian kami,” akui Anshari.
Anshari menerangkan, sejauh ini, kabupaten SBB cukup rawan dengan adanya praktik-praktik tak beretika di dalam tubuh pemerintahanya.
“Belum lama ini kan kita dengar Krimsus berhasil ungkap kasus Tipikor kapal cepat Pemda, kasus Seragam gratis anak sekolah juga sama. Nah yang terbaru ini cukup menarik perhatian publik karena berkaitan dengan orang dekat Bupati. Yakni rehab gedung PKK yang nilainya luar biasa besar,” akui dia.
Pihaknya meningatkan Polda Maluku, bahwasnya yang dihadapi adalah bagian dari isntrumen kepala daerah.
“Kami minta atensi Kapolda Maluku untuk pantau langsung dugaan Tipikor kabupaten SBB yang sementara diproses di Krimsus Polda. Kapolda harus memastikan kelancaran Proses peyelidikan tim Krimsus yang saat ini tengah berjalan,” tandasnya.
Anshari yang juga saat ini sebagai salah satu wakil ketua DPP Pemuda Muhammadiyah mendorong agar kasus ini menjadi perhatian Mabes Polri.
“Kita akan pressure ini ke Mabes Polri apabila Polda Maluku melalui diskremsus masuk angin teekait kasus-kasus korupsi yg melibatkan para petinggi. Siapapun dia tidak ada yg kebal hukum, semua wajib diproses termasuk Bupati. Semua sama perlakuanya di depan hukum, jika ada permulaan bukti yang cukup maka segera ditetapkan tersangka sehingga ada efek jera,” pungkasnya.
Korupsi Dalang Tercipta Kemiskinan
Dikatakan, dalam data BPS tahun 2023, kabupaten SBB menyumbang presentasi angka kemiskinan sebesar 22,39 persen untuk provinsi Maluku
Menurut Anshari, Korupsi diyakini sebagai salah satu penyebab kemiskinan dan kebodohan berlanjut meski negara ini telah merdeka.
Dibutuhkan kekuatan yang tidak biasa untuk mengurai persoalan korupsi, sehingga kekuatan Organisasi Civil Society menjadi strategis adanya.
“Pemuda Muhammadiyah sebagai salah satu Organisasi Civil Society sangat konsen terhadap upaya penanggulangan korupsi di Maluku,” pungkas dia.*** CNI-04
