CNI.ID – Presiden Joko Widodo pada tanggal 17 Oktober 2017 lalu menyinggung soal penyelewengan Dana Desa (DD). Bahkan Jokowi menyebut ada ratusan kepala desa di Indonesia yang ditangkap polisi karena perkara itu.
Kini sudah mencapai 1 tahun statement orang nomor satu di republic ini mengudara. Pernyataannya menembus batas daerah terluar di Indonesia.
Sebagaiman dilansir di Detiknews, Senin (12/2018), ada lebih dari 900 kepala desa yang ditangkap gara-gara dana desa, tapi itu dari 7.400 (kepala desa).
“Ada yang ‘belok’, kita tidak tutup mata,” ucap Jokowi kepada wartawan kala itu.
Namun Jokowi menjelaskan, berdasarkan hasil survei yang dilakukan pihaknya, banyak juga penyaluran dana desa yang telah tepat sasaran.
“Tapi dari survei yang kita lakukan, banyak yang tepat sasaran. Memang perlu diperbaiki,” katanya.
Jokowi menjelaskan, dalam penyaluran dana desa, seharusnya masyarakat diajak memusyawarahkan hal tersebut. Keterlibatan masyarakat soal penyaluran dana desa dinilainya sangat penting.
“Seluruh masyarakat harus diajak bicara. Dana itu dipakai untuk apa, dimusyawarahkan dalam forum desa. Mau dipakai bangun irigasi dan jalan desa, silakan. Paling penting harus produktif,” tutur Jokowi.
Guna meningkatkan efektivitas penyaluran dana desa, Jokowi mengimbau masyarakat ikut mengawasi proses penyaluran dana desa. Bukan hanya pemerintah yang bertugas dalam mengontrol dana desa.
“Mungkin pemerintah pusat, provinsi, daerah mengikuti begitu banyak desa, (tapi) kontrol dan pengawasan yang baik adalah dari masyarakat,” tegas Jokowi. (CNI-02 | Detiknews-elz/elz)
