Ambon, CakraNEWS.ID– Konstalasi konflik yang terjadi akhir-akhir ini dengan ekskalasi yang makin besar menandakan akan suatu keperihatinan bagi kita semua. Betapa tidak upaya mendorong langkah resolusi yang digagas selama ini kian tereduksi.
Hal ini disampaikan Ketua Wilayah Pemuda Muhammadiyah, Muhammad Anshari menyikapi persoalan konflik sosial antar negeri adat di wilayah Jazirah Leihitu, Rabu (01/03).
Ansahri menjelaskan, sebenarnya ikatan sosial di Maluku tumbuh dan berkembang sangatlah kuat, namun disisi lain juga ego sektoral yang berbasis pada primordialistik negeri juga kian melebar.
“Kita tidak bisa pungkiri akang terjadi ekskalasi konflik Yang seringkali terjadi hanya karena masalah sepele,” akui dia mengendus.
Penting bagi kita, lanjut Anshary, untuk membedah kembali alat konflik ini, Pemuda Muhammadiyah Maluku mendorong pemerintah harus serius me-mediasi pola perdamaian dengan melihat realitas kultural.
“Mendorong dan upaya kita untuk hadir ditengah tengah masyarakat sehingga perdamaian itu tidak tumbuh hanya sekadar dari kalangan elitis yang tumbuh secara top down tetapi yang harus kita lihat adalah bagaimana perdamaian ini tumbuh dari masyarakat itu sendiri ( botton up). Sehingga fokus kita ada pada masyarakat sebagai subjek perdamaian,” jelas Anshary.
Mantan ketua Wilayah IPM itu menerangkan, dan pada level tersebut secara kultural ruang perjumpaan harus digagas, inisiasi perdamaian ini harus dimulai dari kalangan muda dan juga kaum perempuan.
“Selaku Ketua Pemuda Muhammadiyah Maluku, kami juga menghimbau mari kita kembali lagi melihat betapa kemanusiaan itu adalah segalanya, konflik tidak akan memberikan kemenangan dan manfaat apapun,karena derajat kemanusiaan lah yang harus terus kita tinggikan. Agama mengajarkan memaafkan itu jauh lebih baik.”
“Saya himbau semua pihak menahan diri, antar negeri melalui para Raja kembali merefleleksikan akan betapa pentingnya kebersamaan dan persaudaraan,” tambah Anshary.
Disisi lain, pihaknya juga melihat diperlukan suatu konsep resolusi yang holistik dan komprehensif dalam membangun persaudaraan yang sejati, kepentingan ego sektoral harus kita hilangkan, kejahatan kriminalitas yang bersifat perseorangan ini jangan digiring ke sebuah kelompok atau negri, serahkan kepada pihak yang berwajib untuk ditindak tegas.
“Kami mendukung dan mengapresiasi Kapolda Maluku dalam melakukan upaya tindakan penegakan hukum, namun kami juga harus mengingatkan dalam negara demokrasi yang menjunjung tinggi hak asasi manusia ini juga kita perlu mengambil langkah secara terukur jangan sampai ada peristiwa yang justru berakibat pada pelanggaran HAM, itu yang tidak kita inginkan,” ungkap Anshary.
Sekali lagi kata dia, Pemuda Muhammadiyah mengharapkan agar ada sebuah perjumpaan yang hakiki antar negeri yang difasilitasi Pemerintah daerah dan para tokoh adat, serta semua pemangku kepentingan Agar kiranya Konflik ini segera berakhir.
“Kita harapkan juga terlepas dari penyebab dan akar masalah yang sedang diusut, kami berharap juga kepada pemerintah daerah, gubernur dan Bupati Maluku tengah, Agar kedepan dapat melihat sisi lain dalam aktifitas masyarakat. Anak-anak muda kita ini harus diberikan program pemberdayaan berbasis pada interest dan need group (kebutuhan dan kepentingan) sesuai dengan karakteristik daerah tersebut,” rinci Ashary.
Anshary menegaskan, semua harus jujur juga bahwa tingkat kesejahteraan, lapangan pekerjaan maupun aktifitas pemberdayaan masyarakat juga turut menjadi variabel penyebab suatu konflik.
“Saya kira harus dilihat secara utuh dan komprehensif dari hulu ke hilir sehingga kita mengharapkan adanya perdamaian yang secara lebih hakiki,” pungkas dia.*** CNI-02