Ambon, CakraNEWS.ID — Ketua Asosiasi Pedagang Mardika (APMA) kota Ambon Alham Valeo menilai penjabat Walikota Ambon, Bodewyn Wattimena gagal menahkodai kota Ambon selama kurang dari satu tahun terakhir.
Tidak asal bicara, kepada wartawan di Ambon, Selasa (04/03/2023), Alham menegaskan dasar pernyataan tersebut tampak didepan mata, yakni soal pasar Mardika.
“Wanprestasi mengurusi lumbung ekonomi terbesar di kota Ambon, yakni Mardika. Bapak penjabat kami nilai plin-plan tak mampu menangani ratusan PKL, masalah pedagang bekas kebarakan, masalah listrik yang padam selama 7 bulan, masalah kesemrawutan, kebersihan hingga terkesan membuat peta konflik antar pedagang,” akui Alham.
Alham menegaskan, sebagai bagian dari mitra pemerintah kota Ambon, organisasi yang dipimpinnya punya komitmen besar. Yakni membantu pemerintah kota Ambon di wilayah kerja-kerja organisasinya.
“Kami melalui APMA mencoba bantu dari tenaga, pikiran hingga anggaran. Ratusan juta kami gelontrokan utuk membantu. Kami menyadari, kami hanya instrumen pelengkap. Kebijakan utuhnya ada di tangan pemerintah kota Ambon. Jadi, meski beribu gerakan dan ratusan juta digelontorkan, tapi jika Pemerintah Kota tidak tergerak melakukan penanganan dengan serius, maka sama saja,” akui dia.
Maju tidaknya ekonomi kota Ambon saat ini, kuncinya di pasar Mardika. Perhatikan tata kelola pasar Mardika dengan baik karna itu instrumen vital ekonomi bukan saja kota tapi Maluku.
“Jangan hanya lihai bermanuver politik dan abaikan konsep ekonomi,kalau menginginkan kita bangkit menuju peradaban kota niaga dan jasa,” tekannya.
Haluan organisasi APMA berkiblat pada kerja kerja yang dapatmendongkrak kinerja Pemerintah kota. Salah satu contohnya, dengan melakukan gerakan 447 sapu lidi dalam momentum HUT Kota Ambon, yang pesannya adalah menaruh perhatian masalah sampah.
“Katong ini sudah yang pra kondisi sampah selama masa transisi di pucuk pimpinan pemerintah kota Ambon. Sehingga saat pertama penjabat selesai dilantik, katong yang diminta untuk bantu pemkot atasi sampah yang sudah menggunung,”beber Alham.
Contoh lain, yang baru-baru ini soal Lapak PKL dan masih hangat, bahwa kami hanya berinovasi. Memang diakui ada miss komunikasi. Kami akui. Tapi semua berdasar statemen Penjabat sendiri yang mengaku tidak punya wewenang lebih di Mardika.
Selain itu, ketika Pemerintah terkesan cuek dengan nasib ratusan pedagang yang terkena musibah kebakaran tempo hari, APMA kota Ambon hadir untuk memberi penguatan kepada pedagang.
“Kami terus mendorong agar pasar bekas kebakaran dioperasikan, apalagi saat itu momentum jelang perayaan natal. Itu hari baik, sehingga kami nekat pasang badang,” akui Alham.
Sementara perihal indikasi membuat peta konflik di tengah-tengah pedagang Mardika, Alham mengaku, APMA yang membawahi ratusan pedagang dan paguyuban-paguyuban, terkesan diabaikan pemerintah kota Ambon.
“Publik bisa nilai sendiri, reaksi-reaksi penjabat dari ancaman membubarkan APMA dan lain-lain. Kami merasa Beliau lebih condong pada satu perkumpulan lain di kawasan Mardika,” tegas Alham.
Kesemuaan jejak rekam perihal Mardika dan sistem yang tak terkontrol pemerintah kota dibawah kepemimpinan Bodewyn ini menjadi preseden buruk. Perlu kiranya Gubernur Maluku bahkan Kemendagri kembali mempertimbangkan serta mengevaluasi kinerja pemerintah kota saat ini.
Untuk itu, demi kemajuan kota dari segi ekonomi dan menjaga keharmonisan kawasan vital kota Ambon, kami meminta Penjabat selanjutnya tidak seperti saat ini, namun lebih progresif dan paham benar sosiologis masyarakat, terutama belasan ribu pedagang di Mardika.***CNI-04
