Ambon, CakraNEWS.ID— Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku, M. Hata Hehanussa (MHH) bertandang ke Kecamatan Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Sabtu, 5 September 2020.
Sebagaimana siaran pers yang diterima media dini hari, kunjungan pribadi Hatta (sapaan akrabnya), dalam rangka melihat dari dekat kondisi masyarakat yang ada di Desa Tahalupu, Dusun Kambelu, Tomi-tomi dan Dusun Erang.
Hatta yang merupakan wakil rakyat dari Kabupaten SBB ini, merasa terpanggil untuk melihat dari dekat keadaan masyarakat di dusun dan desa tersebut.
Dalam kunjungan itu, MHH menyempatkan diri untuk berdialog langsung dengan warga, guna mengetahui keadaan dan kondisi sosial hingga ekonomi masyarakat setempat.
Banyak hal yang sangat prihatin, menurut MHH, yang perlu menjadi perhatian bersama antara Pemerintah Provinsi Maluku dengan Pemkab SBB.
Mulai dari persoalan penerangan seperti listrik, jaringan telefon seluler yang kini menjadi kebutuhan utama di tengah pandemi Covid-19, kondisi sarana dan prasarana transportasi seperti jalan, jembatan hingga pelabuhan rakyat.
Hatta mengakui, kunjungannya ke dusun dan desa tersebut sekaligus menjadi bagian dari menjaring aspirasi masyarakat di tengah persiapan reses, yang akan dimulai pekan ini.
Setelah melihat dari dekat, Hatta mengakui, banyak hal yang perlu menjadi perhatian bersama antara Pemprov Maluku dengan Pemkab SBB. masalah potret kependudukan di bidang perumahan. Di mana, sebagian warga di Dusun Tahalupu sampai kini masih menempati rumah yang tidak layak huni.
Persoalan ini, menurut Hatta, harus menjadi perhatian bersama. Di mana, akan dikoordinasikan dengan SKPD terkait di tingkat provinsi, apabila anggaran di kabupaten, baik lewat ADD maupun DD tidak cukup untuk dialokasikan ke masalah ini. Sebab, persoalan penduduk harus menjadi perhatian utama di tengah kemajuan pembangunan di era digitalisasi saat ini.
Sangat miris, kata Hatta, kalau masih dijumpai penduduk Indonesia yang menempati rumah tidak layak huni, seperti di Tahalupu ini. “Potret kemiskinan di sana sangat nampak.
Sebagianwarga masih menempati rumah yang tidak layak huni. Mestinya, persoalan ini yang perlu menjadi perhatian utama, agar Maluku bisa keluar dari potret kemiskinan secara nasional,” tutur Hatta.
Tak saja masalah perumahan warga yang tidak layak huni, masalah lainnya seperti krisis air bersih, pembangunan talud pembatasan di bibir pantai, pendidikan seperti sekolah, sarana dan prasarana transportasi berupa jalan dan jembatan yang tidak layak.
Masalah mulai dari jalan dan jembatan hingga bangunan sekolah yang tidak layak, juga patut menjadi perhatian bersama untuk segera diperbaiki.
Pasalnya, fasilitas umum ini merupakan jantung dari akses masyarakat untuk keluar dari potret kemiskinan, selain masalah ekonomi.
Persolan lainnya menurut Hatta yang dilaporkan dari masyarakat, seperti jaringan telefon yang disediakan pihak provider. Di mana, warga mengakui di daerah tersebut ada tower jaringan, namun tidak ada sinyal. Ternyata, setelah dicek, tower yang disediakan provider untuk internet ini sudah tidak lagi aktif, lantaran batreinya rusak dan tak kunjung diganti.
Sekiranya, persoalan ini dapat segera ditangani, mengingat jaringan telefon menjadi masalah yang sangat dibutuhkan warga saat di tengah pandemi Covid-19 saat ini.
Sementara persoalan listrik, Hatta mengakui, akan dikoordinasikan segera dengan pihak PLN Wilayah Maluku dan Maluku Utara.
Sebab, seiring perkembangan pembangunan saat ini, baik penerangan seperti listrik maupun jaringan telefon, saling mendukung sehingga kalau tidak segera dinormalkan, maka dampaknya sangat buruk terhadap pembangunan daerah ke depan.
Hatta berharap, sekiranya berbagai persoalan ini akan disampaikan dalam laporannya sebagai wakil rakyat dari Kabupaten SBB, untuk menjadi perhatian di Pemprov Maluku. (*)
