Jakarta,CakraNEWS.ID– Peningkatan pelaksanaan optimalisasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) khususnya di daerah perbatasan, menjadi pembahasan tranding topik pertemuan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Komjen Pol, Drs Heru Winarko bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Jenderal Polisi (Purn) Prof H.M. Tito Karnavian di ruang Kerja Mendagri di gedung A Kemendagri, Jakarta, Senin (20/1/2020).
Dalam pertemuan bersama tersebut, Kepala BNN RI berharap kepada Mendagri yang juga sebagai Kepala Badan Pengelola Perbatasan (BNPP) untuk bisa fokus memperkuat dan menjaga perbatasan yang sangat rawan menjadi pintu masuknya narkoba ke Indonesia.
“Untuk perbatasan, kita tahu bahwa dalam berapa tempat di perbatasan yang menjadi fokus kita, terutama masuknya Narkoba, karena Kepala dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan itu Pak Mendagri, kita ketemu agar bagaimana perbatasan ini bisa kita perkuat, baik perbatasan darat, laut, dan udara, ini yang perlu menjadi fokus kita,” ujar Kepala BNN usai pertemuan.
Kepala BNN juga berharap agar Mendagri sebagai koordinator untuk menggerakkan Gubernur, Bupati/Walikota sebagai kepala daerah untuk melaksanakan P4GN sesuai Inpres Nomor 6 Tahun 2018.
Sejalan dengan hal tersebut, Mendagri sudah mengeluarkan Permendagri Nomor 12 Tahun 2019 untuk tindak lanjutnya supaya dilanjutkan ke Pergub, Perbup/Perwako maupun Perda. Gunanya P4GN ini yakni untuk pencegahan, pemberantasan, perdagangan gelap dan penyalahgunaan Narkoba
“Peranan semua stakeholder kesehatan, sosial, PMK dan Kemendagri sangat diperlukan terutama Kemendagri untuk para Gubernur,Bupati bersama-sama untuk mensupport pelaksanaan ini,” tambah Kepala BNN RI.
Implementasi dari program P4GN lainnya yang diharapkan dari pertemuan ini adalah meminta dukungan Kemendagri untuk melakukan assessment. Adapun assessment yang dilakukan melalui assessment kesehatan dan assessment sosial yang tak hanya melibatkan Kemendagri saja, namun juga melibatkan semua pihak terkait.
“Pengguna yang kita tangkap itu bisa kita asesmen secara hukum dan medis. Kalau hukum itu dia masuk jaringan mana kalau yang medis sampai sejauh mana ketergantungan kepada narkoba dan hasilnya itu ada kebersamaan antara penyidik, jaksa dan hakim. Apakah itu dikirim ke penjara atau ke lapas atau rehab dan ini yang jadi masalah adalah bagaimana kesiapan tempat rehab yang ada dari Kemensos, Kemenkes maupun BNN. Ini kita diskusi dengan Kemendagri dan kita berharap ke depan akan segera ada arahan dari Pak Mendagri agar jadi fokus utama,” ujar Kepala BNN.
Mendagri menyambut baik kunjungan dari Kepala BNN beserta jajaran, dan berharap hubungan yang sangat baik bisa berjalan terus kedepannya.
“Selaku Mendagri saya mendukung sepenuhnya apa yang disampaikan oleh Kepala BNN. Terutama rencana aksi daerah dalam hal P4GN dan sinergi untuk menjaga perbatasan yang kerap menjadi jalur penyelundupan narkotika,”tutur mantan Kapolri itu. (CNI-01)
