Piru, CakraNEWS.ID– SEJUMLAh honorer Satuan Polisi Pamong Praja (Stapol-PP) dan Damkar kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) kembali menemui DPRD.
Pertemuan itu dalam rangka perjuangan mendaptkan hak upah kerja yang selama ini tidak dibayarkan pemerintah SBB kepada mereka.
Pantuan media ini, Senin (25/09) para tenaga honorer itu diterima Komisi I DPRD melalui Jamadi Darman.
Jamadi kepada wartawan mengaku kehadiran puluhan honorer untuk mempertanyakan kejelasan gaji yang tak kunjung dibayarakan oleh Pemda SBB.
Menurut Jamadi, kehadiran mereka yang kedua kalinya ini mendapat hasil yang sama. Yakni belum ada jawaban selain harapan DPRD selalu mendampingi mereka.
Dikatakan, Pj Bupati SBB, Andy Chandra As’adudin tidak mengindahkan undangan pihaknya dalam rangka Paripurna yang dijadwalkan Senin Kemarin.
Jamadi menyampaikan kesesalannya atas sikap Pj Bupati yang dinilai tidak kooperatif.
“Kalau cuma datang di Kabupaten ini mau duduk bikin pusing bandingan pulang saja, kalau cuma mau biking pusing sopi satu botol aqua saja sudah lebih dari pusing. Artinya semestinya pandangan dari pemerintah Daerah harus sepaham dengan lembaga ini biar terkonek,” kata dia mengendus.
Lanjut dikatakan, terdapat edaran Mentri ARB 1,2 dan 3. Dalam edaran bahwa, pemerintah Daerah di seluruh RI melakukan pendataan berapa jumlah honorer yang ada.
Dia meminta ketua Komisi I harus mempertegas apa yang disampaikan oleh skretaris Komisi I, yang sudah ada 6 orang mengajukan Hak Interpelasi.
“Sudah mengagendakan kapan Kita melakukan Interpelasi agar kita mempertanyakan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Daerah dasar hukumnya apa ? kalau dasar hukum tidak mau bayar gaji honorer. Honor itu nanti kalau sudah ada dalam istansi masimg masing itu baru ada honor,seperti honot pegawai RSUD,honor pegawau rumah sakit, homor Sat Pol PP ,honor guru, pada umumnya itu honor. yang ada hanya PNS dan P3K,” jelas dia.
Dikatakan, tidak pernah ada pembayaran gaji honor itu temuan. Baru pernah pemerintah SBB sekarang ini berdalil bayar gaji honor ada temuan dalam bentuk belanja pegawai.
Jamadi menjelaskan pihkanya sudah pernah melakukan pertemuan dengan Ketua Tim Anggaran dalam hal ini Sekretaris Daerah, Kepala Keuangan, BKD Bapeda dan Kabag Organisasi.
Pertemuan dengan sejumlah pimpinan Pemda itu memaparkan bahwa dalam tahun ini dan seterusnya Sat Pol PP dan Damkar dibutuhkan kurang lebihnya 83 orang.
Ketua Tim Anggaran Sekretaris Daerah Alvin Tuasuun pun, menjanjikan kepada DPRD untuk berkoordinasi dengan PJ Bupati Andy Chandra As’aduddin terkait masalah itu.
Janji-janji berkoordinasi untuk penyelesaian hak tenga honorer itu hingga kini tidak diwujudkan.*** CNI-03
