Ambon, Maluku – Gubernur Maluku, Said Assagaff dengan resmi melantik Tim Peningkatan Ekspor Provinsi Maluku, pelantikan yang dilaksanakan sekaligus dengan pembukaan kegiatan Gathering Ekspor, bertempat di Lantai VII Kantor Gubernur Maluku, Rabu (8/11).
Dari pelantikan ini, tim tersebut diharapkan mampu menjawab berbagai tantangn yang dihadapi para pelaku Ekspor. “Tim ini diharapkan mampu membuat perubahan terutama memberikan kemudahan bagi Dunia usaha yang akan melakukan ekspor dari Maluku, sehingga keberadaannya benar-benar dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat terutama para pelaku ekspor,” kata Assagaff.
Menurutnya, merosot kinerja ekspor Maluku selama beberapa tahun terakhir telah berdampak pada penurunan daya saing regional, meskipun pelbagai kebijakan untuk mendorong peningkatan daya saing sudah dilakukan pemerintah.
“Hal yang sama juga telah dilakukan oleh pelaku usaha melalui usaha-usaha efisiensi dan peningkatan produktivitas. Namun demikian, upaya-upaya tersebut dipandang belum membawa hasil yang memuaskan,” pungkasnya.
Ia menyebutkan, permasalahan-permasalahan mendasar yang menjadi faktor merosot dan berkembangnya ekspor dan daya saing di Maluku, antara lain, pertama, masalah tantangan geografis Maluku.
“Luasnya kepulauan Maluku secara otomatis membuat konektivitas dan aksesibilitas pada sentra-sentra produksi menjadi sangat berat dan mahal,” ugkapnya.
Ia menambahkan, faktor lain terkait dengan geografis Maluku yang berciri kepulauan serta terbatasnya anggaran yang mengakibatkan ketersediaan infrastruktur untuk mendukung peningkatan daya saing dan ekspor di daerah ini masih minim.
“Ketiga, upaya deregulasi beberapa peraturan di bidang transportasi masih menghadapi kendala dan hambatan, karena belum sinkronnya peraturan baik secara horinsontal (lintas K/L),” cetus Assagaff.
Untuk itu, proses pengangkutan komoditi atau produk ekspor dari sentra produksi menuju pelabuhan masih menghadapi kendala teknis di lapangan.
“Belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung layanan ekspor juga masih dikeluhkan pelaku ekspor,” ucapnya.
Keempat, perlunya peningkatan kapasitas masyarakat yang ada pada sentra-sentra produksi serta pelaku-pelaku usaha untuk memiliki pengetahuan, keterampilan atau kreativitas guna peningkatan hasil produksi dan kualitasnya.
Lebih jauh dia katakan, berdasarkan hasil diskusi dan survei lapangan oleh instansi terkait dengan beberapa pelaku ekspor, permasalahan pokok yang dihadapi para pelaku ekspor diantaranya, masalah biaya (cost), Waktu (time) dan layanan (services).
“Ketidaksinkronan regulasi atau peraturan (pusat-daerah dan lintas sektor), keamanan transportasi, dan proses dokumentasi barang yang belum berbasis IT, telah menciptakan biaya tinggi dalam proses pengiriman barang,” terangnya.
Sedangkan birokrasi ekspor, keterbatasan armada kapal dan belum sinkronnya jadwal pengangkutan, serta akses menuju pelabuhan dari sisi hinterland, dinilainya, juga menjadi penyebab tidak efisiennya proses pengangkutan komoditi ekspor dan memperpanjang waktu pengiriman barang. “Demikian halnya dengan keterbatasan area konsolidasi barang menjadi penyebab permasalahan di sisi layanan pelabuhan,” bebernya.
Untuk itu, pelantikan Tim Peningkatan Ekspor Maluku ini, disebutnya, merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah daerah bersama instansi vertikal lainnya untuk bahu membahu dan bekerja sama untuk mendorong peningkatan ekspor Maluku.
“Tim ini diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi para pelaku ekspor dan mampu membuat perubahan terutama memberikan kemudahan bagi dunia usaha yang akan melakukan ekspor dari Maluku,” ungkapnya. (dd)Gubernur Resmi Lantik Tim Peningkatan Ekspor Maluku
Ambon, IM- Gubernur Maluku, Said Assagaff dengan resmi melantik Tim Peningkatan Ekspor Provinsi Maluku, pelantikan yang dilaksanakan sekaligus dengan pembukaan kegiatan Gathering Ekspor, bertempat di Lantai VII Kantor Gubernur Maluku, Rabu (8/11).
Dari pelantikan ini, tim tersebut diharapkan mampu menjawab berbagai tantangn yang dihadapi para pelaku Ekspor. “Tim ini diharapkan mampu membuat perubahan terutama memberikan kemudahan bagi Dunia usaha yang akan melakukan ekspor dari Maluku, sehingga keberadaannya benar-benar dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat terutama para pelaku ekspor,” kata Assagaff.
Menurutnya, merosot kinerja ekspor Maluku selama beberapa tahun terakhir telah berdampak pada penurunan daya saing regional, meskipun pelbagai kebijakan untuk mendorong peningkatan daya saing sudah dilakukan pemerintah.
“Hal yang sama juga telah dilakukan oleh pelaku usaha melalui usaha-usaha efisiensi dan peningkatan produktivitas. Namun demikian, upaya-upaya tersebut dipandang belum membawa hasil yang memuaskan,” pungkasnya.
Ia menyebutkan, permasalahan-permasalahan mendasar yang menjadi faktor merosot dan berkembangnya ekspor dan daya saing di Maluku, antara lain, pertama, masalah tantangan geografis Maluku.
“Luasnya kepulauan Maluku secara otomatis membuat konektivitas dan aksesibilitas pada sentra-sentra produksi menjadi sangat berat dan mahal,” ugkapnya.
Ia menambahkan, faktor lain terkait dengan geografis Maluku yang berciri kepulauan serta terbatasnya anggaran yang mengakibatkan ketersediaan infrastruktur untuk mendukung peningkatan daya saing dan ekspor di daerah ini masih minim.
“Ketiga, upaya deregulasi beberapa peraturan di bidang transportasi masih menghadapi kendala dan hambatan, karena belum sinkronnya peraturan baik secara horinsontal (lintas K/L),” cetus Assagaff.
Untuk itu, proses pengangkutan komoditi atau produk ekspor dari sentra produksi menuju pelabuhan masih menghadapi kendala teknis di lapangan.
“Belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung layanan ekspor juga masih dikeluhkan pelaku ekspor,” ucapnya.
Keempat, perlunya peningkatan kapasitas masyarakat yang ada pada sentra-sentra produksi serta pelaku-pelaku usaha untuk memiliki pengetahuan, keterampilan atau kreativitas guna peningkatan hasil produksi dan kualitasnya.
Lebih jauh dia katakan, berdasarkan hasil diskusi dan survei lapangan oleh instansi terkait dengan beberapa pelaku ekspor, permasalahan pokok yang dihadapi para pelaku ekspor diantaranya, masalah biaya (cost), Waktu (time) dan layanan (services).
“Ketidaksinkronan regulasi atau peraturan (pusat-daerah dan lintas sektor), keamanan transportasi, dan proses dokumentasi barang yang belum berbasis IT, telah menciptakan biaya tinggi dalam proses pengiriman barang,” terangnya.
Sedangkan birokrasi ekspor, keterbatasan armada kapal dan belum sinkronnya jadwal pengangkutan, serta akses menuju pelabuhan dari sisi hinterland, dinilainya, juga menjadi penyebab tidak efisiennya proses pengangkutan komoditi ekspor dan memperpanjang waktu pengiriman barang. “Demikian halnya dengan keterbatasan area konsolidasi barang menjadi penyebab permasalahan di sisi layanan pelabuhan,” bebernya.
Untuk itu, pelantikan Tim Peningkatan Ekspor Maluku ini, disebutnya, merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah daerah bersama instansi vertikal lainnya untuk bahu membahu dan bekerja sama untuk mendorong peningkatan ekspor Maluku.
“Tim ini diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi para pelaku ekspor dan mampu membuat perubahan terutama memberikan kemudahan bagi dunia usaha yang akan melakukan ekspor dari Maluku,” ungkapnya. **
