Ambon, CakraNEWS.ID– Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Maluku mengingatkan Walikota Ambon, Richard Louhenapessy agar mengedepankan asas perimbangan dalam perombakan birokrasi di Pemkot Ambon. Hal ini penting untuk menciptakan keharmonisan dalam pembangunan kota Ambon yang lebih baik.
“ Kami menilai untuk menciptkan keharmonisan dalam pembangunan Kota Ambon, maka harus ada perimbangan dalam perombakan birokrasi, “ kata Sekum DPD IMM Maluku, Tamsir Takimpo dalam rilisnya yang diterima media ini, Selasa (08/02).
Tamsir mengatakan, perombakan birokrasi dilakukan Walikota Ambon dipenghujung akhir masa jabatannya dinilai belum sepenuhnya mengakomodir sumberdaya manusia dari komponen umat di kota Ambon.
Beberapa jabatan kepala dinas dan jabatan strategis lainnya misalnya, hanya mengakomodir kelompok umat tertentu dan mengabaikan asas perimbangan, kondisi ini dikhawatirkan akan menciptakan suasana keharmonisan ditubuh birokrasi kota Ambon akan terganggu.
“ Menurut saya untuk menciptakan tatakelola pemerintahan yang baik harus mengakomodir semua sumberdaya manusia, kalaupun beberapa jabatan kadis dan jabatan-jabatan strategis lainya yang sudah tak ada perimbangan, maka setidaknya untuk Birokrasi di Pemkot Ambon harus ada perimbangan, “ pungkasnya.
Dia berharap di masa akhir jabatannya sebagai walikota Ambon, Richard Louhenapessy dapat memberikan perimbangan dalam Birokrasi di Pemkot Ambon, apalagi selama menjabat hingga dua kali masa jabatannya sejumlah prestasi sudah ditorehkannya. Sehingga penting untuk terus ciptakan suasana harmonis baik di birokrasi maupun dimasyarakat.
“ Jangan sampai prestasi itu terciderai hanya karena kebijakan yang diambil hanya dapat mengakomodir kelompok kepentingan tertentu saja dengan mengabaikan sumberdaya umat yang ada di kota Ambon, “ terangnya.
Selain itu ia juga mengingat agar Sekot Ambon, Agus Ririmasse agar tetap menjaga keseimbangan dalam penataan birokrasi dengan mengeliminir politik kepentingan.
“ Jangan sampai ada terkesan Sekot lebih memproritaskan teman dekat dengan alasan harus dari STPDN. Karena jangan sampai tindakan Sekot Ambon dapat mencederai Prestasi Bpk Walikota Ambon itu, “ ingatnya.
Ia juga mengingatkan mantan asisten I Sekda kota Kupang itu agar lebih fokus melaksanakan Program Kerja dan jangan hanya membangun pencitraan semata di public.
“ Jadi intinya kami akan terus mengawal kebijakan ini, apabila dalam perombakan tersebut tidak ada perimbangan Birokrasi, maka kami memastiakn akan melakukan gerakan besar-besaran. Karena kami juga menilai dan menduga ada grativikasi yang di lakukan Pemkot Ambon yang perlu diketahui public, soal ini nanti kami akan umumkan lagi, “ desaknya.*** CNI-02
