Ambon, CakraNEWS.ID– Ketua KNPI Kabupaten Buru Selatan menyampaikan pendapatnya terkait berita persiapaan pernikahan Putri Bupati Buru Selatan (Bursel).
Kepada media, Sabtu (28/01) dia menegaskan, berita tersebut merupakan upaya penggirangan opini. Berita patungan itu menurut dia adalah suatu kebohongan.
“Saya sebagai ketua KNPI mau menegaskan berita tersebut merupakan berita yang sangat bohong. Kenapa saya berkata seperti ini karena saya sebagai ketua KNPI bermitra dengan Pemerintah Daerah, mitra dengan Bupati, saya setelah turung ke lapangan koordinasi dengan Bupati dan Teman-teman Pimpinan OPD, terkait hal tersebut ternyata bahwa itu tidak benar adanya dan itu adalah berita bohongan,” jelas dia.
Dikatakan, pernikahan anak dari Bupati Bursel sudah dimatangkan jauh jauh hari, sehinhgga kesiapannya cukup maksimal.
“Tidak mungkin tidak ada persiapan untuk mengadahkan acara pernikahan. Ini adalah Bupati aktif loh, tidak mungkin tidak kesiapaan untuk pernikahan anaknya. Tidak ada belas kasih dari pihak manapun baik itu OPD-OPD yang ada di Buru Selatan, Soal patungan OPD yang disebutkan di dalam berita bahwa OPD memberi patungan untuk mengadakan acara Pernikahan ini yaitu untuk dinas kecil 5 juta dan Dinas besar 10 juta,” tegas dia.
Sehingga lanjut dia dapat menelan anggaran jutaan Rupiah itu tidak benar. Kepemimpinan Syafitri Malik dan Gerson Selsily selama 2 tahun Lebih telah mendapat priingkat baik. Proses pemerintahan ini berjalan dengan baik, tidak ada pejabat yang menjadi tersangka kasus Korupsi dalam masa kepemimpinan 2 tahun ini. Proses Pemerintahan Berjalan dengan baik, dan seluruh pelayanan juga berjalan dengan baik.
“Sehingga saya ingin menyampaikan bahwa berita yang beredar di publik itu berita bohong,” ucap Rahim.
Dirinya juga menepis isu Instruksi Bupati untuk Libur serta Bupati memaksa OPD untuk menghadiri acara pernikahan Putrinya. yang dimuat media itu tidak benar.
“Nyatanya, Pemerintahan di Bursel sekarang tidak ada yang libur. Pekerjaan di dinas-dinas itu berjalan dengan baik. Proses kerja Di Masing-masing Dinas berjalan seperti biasa. Serta
Bupati tidak memaksakan untuk harus tidak hadir dan mengharuskan untuk hadir. Hal ini tidak benar, karena dilapangan tidak ada hal seperti itu, OPD yang hadir itu mereka menghadiri undangan dari Bupati, itu memenuhi undangan Bupati, sebagai bawahan yang baik harus memenuhi undangan bupati,” jelas dia.
Atas nama institusi KNPI Kabupaten Buru Selatan, terkait hal itu, dirinya meminta pers lebih proporsional menyampaikan fakta yang diberitakan.
“Harus betul-betul memuat berita fakta dan tidak boleh membohongi Publik, dalam hal ini rekan-rekan media yang berada di Kabupaten Buru Selatan,” tegas dia.
Bahwa seharusnya menyelidiki dulu ke lapangan sebelum menerbitkan berita. Apakah betul yang disampaikan benar atau tidak.
“Karena ini menyangkut dengan nama baik. Kalau tidak benar, keluarga Bupati bisa menuntut nama baik karena ini soal Image dan nama baik seorang Bupati di Daerah,” tutup dia.*** CNI-04
