Maluku,CakrNEWS.ID- Untuk meningkatkan pendidikan yang bermutu Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat haruslah lebih fokus untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi didunia pendidikan yang ada di Kabupaten Seram Bagian Barat.
Betapa tidak, sampai saat ini pendidikan di Kabupaten SBB belum merata, baik dalam segi pemerataan guru, infrastruktur dan lainnya. Pemerintah Daerah sampai saat ini masih fokus mengejar mutasi para guru ASN tanpa dilakukannya pemerataan guru ASN ke daerah pulau – pulau yang ada di Kabupaten SBB.
Hal ini dikemukakan Ketua Komisi C DPRD SBB La Ma’aruf Tomia.S. Pd Kepada CAKRANEWS.ID. Kamis (2/5/2019). Dikatakannya pendidikan haruslah menjadi prioritas utama Pemkab SBB sebab pendidikan akan menghasilkan pengetahuan yang dapat membangun karakter anak bangsa, dengan pendidikan pula akan dapat memajukan bangsa
“Sehingga itulah pentingnya pendidikan,dan harus didasari dengan sarana dan prasarana untuk menunjang pendidikan itu sendiri,” ungkap Tomia
Ma’aruf juga berharap agar pemerintah terus berinovasi mewujudkan pendidikan yang bermartabat baik di daerah maupun berskala nasional. Olehnya itu,Anggaran negara 20% untuk pendidikan tetap menjadi prioritas.
Tomia lebih lanjut mengingat kepada pemerintah Daerah untuk harus lebih tanggap dalam menyelesaikan masalah-masalah pendidikan baik infrastrukturnya maupun teknisnya yang sampai saat ini belum sepenuhnya dilakukan oleh Pemkab SBB.
Menurut Tomia, Yang harus menjadi prioritas Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan Pendidikan diKabupaten SBB yang pertama yang harus dilakukan Pemkab SBB adalah Pemerataan tenaga pengajar.
Dijelaskannya, karena masih banyak sekolah – sekolah yang ada di pulau – pulau di Kabupaten SBB masih minim tenaga pengajar bahkan satu sekolah hanya memiliki satu tenaga guru ASN dan ini seharusnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah guna meningkat pendidikan yang bermutu maka yang dilakukan adalah pemerataan tenaga pengajar.
” Seharusnya Pemkab SBB dalam hal ini Bupati dan Dinas Pendidikan SBB harus prioritaskan pemerataan tenaga pengajar khususnya diPulau pulau yang ada diKabupaten SBB,” Jelas Tomia
Sedangkan kedua yakni penempatan kepala sekolah sudah harus definitif, hingga sampai saat ini masih banyak sekolah yang memiliki kepala sekolah Pelaksana Harian ( PLH) dan ini sangat tidak baik bagi pengembangan pendidikan itu sendiri.
Yang ketiga adalah harus menyelesaikan beberapa bangunan sekolah yang mandek dan sampai saat ini belum ada lanjutan pembangunannya, termasuk pembangunan sekolah akibat bencana dan dampak konflik sosial.
“Olehnya itu ,Kami mendorong Pemda SBB dan secara bersama-sama untuk lebih agresif dalam menyelesaikan problem yang terjadi di bidang pendidikan,dan mencari solusi agar bisa keluar dari permasalahan pendidikan yang ada saat ini,” ajak Tomia. (CNI-Srl)
