Bula, CakraNEWS.ID – Harapan untuk menjadikan Maluku sebagai provinsi dengan embarkasi haji penuh terus digaungkan oleh berbagai elemen, termasuk anggota DPR RI, F. Alimudin Kolatlena. Dalam kunjungannya ke Bula, Senin (21/4/2025), politisi Partai Gerindra ini menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor guna merealisasikan cita-cita besar tersebut.
Kolatlena menyebutkan bahwa perjuangan untuk mewujudkan embarkasi haji penuh di Maluku masih menjadi pekerjaan rumah yang cukup berat bagi pemerintah provinsi, Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Maluku, serta seluruh pemangku kepentingan terkait.
“Menjadikan satu provinsi sebagai embarkasi haji penuh bukan perkara mudah. Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 36 Tahun 2020,” ujar Alimudin kepada awak media.
Ia menjelaskan bahwa tiga syarat utama untuk mendapatkan status embarkasi penuh antara lain: kuota haji minimal 4.000 orang, keberadaan bandara yang representatif berstatus internasional, serta kesiapan infrastruktur asrama haji termasuk aula keberangkatan dan kedatangan.
“Saat ini, kuota haji Maluku baru 1.086. Masih jauh dari syarat minimal 4.000. Kemudian, Bandara Pattimura Ambon yang dulunya berstatus internasional, kini turun menjadi bandara domestik karena keterbatasan infrastruktur seperti panjang landasan, area parkir, hingga fasilitas umum seperti mushola,” tambahnya.
Kondisi ini, lanjut Alimudin, menjadi tantangan tersendiri yang harus dijawab secara kolektif. Namun ia tetap optimis, karena semangat Pemerintah Provinsi Maluku dan Kanwil Kemenag untuk mewujudkan pelayanan haji yang lebih baik dari tahun ke tahun tidak pernah surut.
“Meski tantangannya berat, ini adalah visi bersama demi kepentingan masyarakat Maluku, khususnya umat Muslim yang berharap pelayanan haji bisa dilakukan lebih dekat, cepat, dan efisien. Karena itu, kami akan terus memperjuangkannya melalui kolaborasi dengan semua pihak,” tegasnya.
Ia pun menegaskan komitmennya untuk membawa aspirasi masyarakat Maluku ke tingkat nasional agar pembangunan infrastruktur pendukung, termasuk peningkatan status bandara dan penyediaan fasilitas asrama haji yang memadai, bisa masuk dalam prioritas pembangunan nasional.
“Jika kita bersatu dan fokus, saya yakin cita-cita menjadikan Maluku sebagai embarkasi haji penuh akan terwujud. Ini bukan hanya soal fasilitas, tapi tentang rasa keadilan dan hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan terbaik,” pungkas Kolatlena.
Langkah ini menjadi cerminan semangat dan tekad daerah untuk memperjuangkan kepentingan umat dan meningkatkan pelayanan ibadah haji yang lebih mandiri dan berkualitas.***CNI-06
