MBD,CakraNEWS.ID- Asyik dengan urusan Politik, Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya, malah tidak perduli untuk membayarkan upah para guru kontrak yang mengajar di sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten yang berjuluk Bumi Kalwedo itu.
Ditengah situasi yang memprihatinkan akibat penularan wabah virus Covid-19, gaji para guru kontrak selama 4 bulan tak kunjung di bayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya.
“Sudah empat bulan guru kontrak yang mengajar di sekolah-sekolah di Kabupaten MBD, belum juga menerimah gaji. Nasib para pendidik kontrak ini sama sekali tidak diperhatikan Pemkab MBD,”ungkap Ketua Fraksi Demokrat DPRD kabupaten Maluku barat daya Yesry Lolopaly kepada wartawan di sela-sela kesibukannya Selasa (28/7/2020)
Politisi muda asal partai besutan Susilo Bambang Yudayono itu, mendesak, Pemkab MBD agar secepatnya harus membayar gaji-gaji para guru kontrak, sehingga mereka dapat melaksanakan tugas dengan baik, karena saat ini aktifitas pendidikan sudah berjalan seperti biasa.
Menurutnya, berdasarkan undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah bahwa pendidikan merupakan urusan wajib yang berkaitan langsung dengan pengetahuan dasar dan itu menjadi prioritas setiap pemerintah untuk bagaimana meningkatkan Sumber daya manusia (SDM) di setiap daerah.
Olehnya itu Pemkab MBD dalam hal ini Bupati MBD dalam waktu yang singkat segera menindaklanjuti secara tegas kepada seluruh Stakeholder baik itu kepala dinas maupun jajarannya sehingga dapat meningkatkan kinerjanya sehingga lebih memprioritaskan nasib guru khususnya guru kontrak.
“Ini sangat disayangkan karena suda empat bulan berturut-turut tidak di berikan hak maka mereka juga pasti tidak melakukan aktifitas. Karena kalau kita berbicara subjek hukum itu kita berbicara tentang hak dan kewajiban bagaimana mereka telah melaksanakan kewajiban namun hak mereka tidak diberikan. Ini kita berbicara masalah hak dan kewajiban, mereka sebagai abdi negara yang di tugaskan untuk mencerdaskan anak- anak bangsa,”tutur Lolopaly
Baginya, selaku seorang Ketua DPD Partai Demokrat MBD, dirinya mengabaikan dunai pendidikan ketimbang kepentingan pribadi dan perseorangan.
“ Pemkab MBD, tidak melaksanakan vita-cita akhir negara yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa sehingga ini menjadi kecaman bagi setiap masyarakat bagi setiap guru kontrak daerah, dalam hal ini dinas pendidikan Kabupaten MBD. Karena kebanyakan tenaga guru kontrak ini hampir sebagian besar ada pada daerah pinggiran, bagaimana mereka bisa bertahan hidup kalau gaji mereka belum di bayar,”ucap Lolapaly.
Lolopaly mengatakan, Pemkab MBD harusnya memberikan sebuah kepastian bagi para guru kontark yang ada di seantero Kabupaten MBD dengan membayar gaji mereka yang selama 4 bulan tak kunjung dibayarkan.
Sementara Plt Kadis Pendidikan dan Kebudayaan MBD, Drs Ferdinan Lewier yang di konfirmasi wartawan melalui telepon selulernya mengatakan, kendala keterlambatan pembayaran gaji para guru kontrak dikarenakan adanya pembayaran gaji double yang diberikan kepada para Kepala Sekolah untuk dibayarkan kepada para guru kontrak yang ada di masing-masing sekolah.
“Tahun kemarin itu ada pembayaran gaji untuk Guru kontrak ada terjadi permasalahan karena ada pegawai kontrak yang menerima dobel maupun ada Kepala sekolah yang datang ambil gaji secara manual, kadangkal juga tidak sampai kepada guru bersangkutan. Olehnya itu untuk tahun ini, kita lagi buat perubahan sehingga gaji mereka langsung masuk ke rekening masing-masing. Triwulan pertama kemarin kita sudah bayar secara manual, jadi untuk triwulan kedua ini kita sudah minta nomor rekening seluruh guru kontrak sehingga kita langsung transfer ke rekening masing-masing jadi hari ini sudah jalan mungkin saja sudah masuk ke rekening mereka,”ungkap PLT Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten MBD. (CNI-09)
