Jakarta – Dalam tahapan perancangan alias wacana, Pemerintah Pusat (Pempus) berencana menunjuk TNI untuk terlibat dalam pengawasan aliran Dana Desa (DD).
Hal ini dikatakan Asisten Teritorial (Aster) KASAD TNI Mayor Jendral TNI Widagdo Hendro Sukoco sebagaimana dilansir di Okezone.com, Senin (12/11).
Dijelaskan, pelibatan TNI dalam pemantauan dana desa sudah dalam tahap kesepakatan para pihak TNI dan Kemendes.
“Baru wacana. Antara Kemendes dan Panglima TNI telah membuat MoU, kerjasama AD dengan Kemendes,” Katanya di Gedung Kartika Media Center, Jalan Dr Abdul Rahman Saleh I, Senen, Kamis (7/9/2017) kepada wartwan.
Widagdo mengungkapkan, fakta di lapangan, dana desa belum terdistribusi secara optimal, sehingga penyerapan dana tersebut belum tepat sasaran. Pengawasan ini disebut sesuai dengan fungsi TNI dalam pembangunan desa di Indonesia.
“Kenyataan di lapangan banyak yang belum terserap. Ada wacana, Babinsa yang biasa di lapangan membantu untuk pengawasaan dana desa agar jatuh ke hal-hal yang diperlukan masyarakat. Baru rencana kedepan agar bisa direalisasi. Agar bisa dapat manfaatnya,” tuturnya.
“Posisi TNI AD hanya mengawasi. Desa punya perencanaan, kami bantu pengawasan apakah betul-betul dibuat dan dijalankan,” tutupnya.** CNI-02 | Okezone/kha
