Malteng,CakraNEWS.ID- Pj Bupati Malteng, Dr.Rakib Sahubawa, S.Pi, M.Si minta agar Kepala Pemerintah Negeri (KPN) Wassu kecamatan Pulau Haruku dan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri (Pj KPN) Porto serta Pj KPN Sirisori Islam kecamatan Saparua agar dapat mengelola dan menggunakan keuangan yang bersumber dari DD/ADD secara baik dan transparan demi kemajuan negeri dan kesejahteraan masyarakat.
Hal ini di sampaikan Sahubawa dalam sambutannya saat mengambil sumpah dan melantik KPN Wassu, Pj KPN Sirisori Islam dan Pj KPN Porto serta peresmian Badan Permusyawaratan Negeri (BPN) Administratif Nua Nea Kecamatan Amahai dan PAW Saniri Negeri Titawai Kecamatan Nusalaut yang di laksanakan di lobi Kantor Bupati Malteng, Kamis,05/10/2023.
Hadir dalam kegiatan ini staf ahli Bupati, Assisten Setda Malteng, pimpinan OPD lingkup Pemda Malteng, Camat Saparua, camat Pulau Haruku, Camat Amahai, dan camat Nusalaut serta tokoh agama dan tokoh masyarakat.
Sahubawa sangat mengapresiasi dan menyambut baik pelaksanaan pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan KPN/Pj KPN dan pelantikan PAW Saniri Negeri karena memiliki makna yang besar dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan di negeri.
Dikatakannya kalau tugas dan tanggung jawab yang di berikan oleh pemerintah daerah dan masyarakat kepada KPN/Pj KPN serta Saniri negeri sangat berat karena merupakan amanah yang harus di laksanakan.
Untuk itu Sahubawa minta agar KPN/Pj KPN yang baru di lantik ini dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, bekerja sepenuh hati serta ikhlas dalam memimpin dan melayani masyarakat.
“Saya yakin kalau kalian dapat melaksanakan tugas yang muliah ini sehingga ada kemajuan dalam pembangunan negeri dan kesejahteraan masyarakat akan tercapai maka amal ibadah kalian sangat besar di hadapan Tuhan sebagai sang pencipta,” kata Sahubawa.
“Saya berharap agar KON dan juga Pj KPN selalu melakukan koordinasi dan komunikasi secara baik dengan masyarakat, Saniri negeri, tokoh adat, tokoh agama di setiap negeri maupun organisasi pemuda. Serta membangun relasi dengan negeri lain baik itu kepala pemerintah negeri maupun masyarakat negeri bertetangga agar bisa menciptakan keharmonisan dan kerukunan yang harmonis dalam membantu tugas-tugas TNI-Polri dalam menjaga situasi dan kondisi keamanan yang baik,” harapnya.
Dalam pelaksanaan dan pengelolaan keuangan desa yang bersumber dari DD dan ADD, Sahubawa minta KPN dan Pj KPN selalu transparan dan akuntabel. serta terbuka kepada masyarakat sehingga tidak terjadi kecurigaan masyarakat agar pembangunan di negeri bisa dilaksanakan dengan baik sehingga masyarakat bisa menikmati kesejahteraan sesuai vita-cita pemerintah.
Selain itu juga Sahubawa menghimbau agar KPN dan Pj KPN dalam mengelola keuangan Negeri/Desa harus menghindari diri dari bentuk-bentuk manipulasi atau penyimpangan agar jangan terjerat dengan masalah hukum.
Dirinya juga berharap agar Pj KPN supaya secepatnya menyelesaikan masalah matarumah parentah dan melakukan tahapan-tahapan dalam memproses KPN yang defenitif sesuai perneg maupun perda yang berlaku dalam penentuan siap yang nantinya di angkat menjadi KPN.
Sahubawa juga berharap agar Pj KPN supaya tidak melakukan intervensi dan melakukan tekanan-tekanan apapun dalam melakukan proses penyelesaian mata rumah parentah agar keputusan yang di ambil dalam menentukan pemimpin yang berasal dari mata rumah parenta akan bener-benar tercapai.
Hal ini demi kepentingan bersama dalam melaksanakan pembangunan negeri demi kesejahteraan masyarakat dan melepaskan diri dari praktik-praktik yang dapat merugikan, pinta Sahubawa.
“Saya berharap agar KPN maupun Pj KPN dapat melaksanakan amanat dan kepercayaan yang di embankan dengan sebaik mungkin dan selalu loyal dan selalu mengutamakan kepentingan umum dari kepentingan orang per orang atau golongan tertentu,” sebut Sahubawa.
Kalaupun dalam melaksanakan tugas yang di embankan tambah Sahubawa, KPN maupun Pj KLN berhasil, sudah tentu ada nilai tambah dan juga ada indikasi keberhasilan besar pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan di bumi Pamahanunusa.
Dirinya berjanji untuk selalu memonitoring kinerja Pj KPN setiap satu Minggu dan melakukan evaluasi terhadap kinerja Pj KPN dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan pengelolaan keuangan negeri dari DD maupun ADD. *CNI-06
