Kepulauan Aru, CakraNEWS.ID- Wajar Dengan Pengecualian (WDP) berhasil dicapai Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Maluku.
Kendati capaian tata kelola keuangan WDP Pemda Kabupaten Kepulauan Aru tersebut baru sekali selama daerah penghasil Mutiara itu dimekarkan jadi kabupaten namun, publik Aru menilainya sebagai sebuah capaian yang patut diapresiasi.
Pasalnya, selama 17 tahun dari kepemimpinan ke kepemimpinan, daerah tersebut tidak pernah meraih satupun tata kelola keuangan yang baik dari BPK-RI) Perwakilan Maluku.
“Kita patut mengapresiasi capaian Pemda itu, karena dari kepemimpinan sebelumnya, tidak ada capaian itu. Nanti pada periode kedua kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Johan Gonga-Muin Sogalrey barulah mereka berhasil menghantarkan daerah ini meraih tata kelola keuangan WDP dari BPK-RI Perwakilan Maluku,”ungkap Roby Tildjuir, salah satu tokoh pemuda Aru di Dobo, Senin (7/6/2021).
Terpisah, Bupati Kepulauan Aru, Johan Gonga kepada awak media di ruang kerjanya mengungkapkan, capaian tata kelola keuangan dari BPK-RI Perwakilan Maluku kepada Pemda Kabupaten Kepualuan Aru patut disyukuri.
“Ya, puji Tuhan, selama bertahun tahun kita baru pertama kali raih hasil seperti ini. Dan ini patut kita syukuri bersama,”ucap Gonga.
Menurutnya, walaupun hasil tata kelola keuangan yang dicapai Pemda Kabupaten Kepulauan Aru hanya WDP, dan belum maksimal, akan tetapi tidak mematahkan semangatnya untuk menghantarkan daerah yang di pimpinya tersebut untuk raih tata kelola keuangan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).
“Saya akui capaian ini memang belum maksimal. Kami tidak diam. Kami akan terus berupaya semampu kami untuk raih WTP, dan ini komitmen yang akan kami lakukan,”ungkap Gonga.
Lanjut kata Gonga, memang untuk meraih WTP tak semudah membalik telapak tangan, karena berbagai hal harus disiapkan dengan baik. Seperti asset daerah, BOS dan Dana Desa.
Sebab, tiga item (asset daerah, BOS dan Dana Desa) inilah yang menjadi dasar utama yang harus diawasi dan dipantau penggunaan anggarannya.
“Memang kalau kita mau raih WTP tak mudah, karena ada banyak hal yang perlu kita siapkan dengan baik, seperti asset, BOS dan Dana Desa. Jadi mulai sekarang ini kita akan berbenah. Kita akan pantau terus penggunaan anggarannya agar pelaporannya jelas sesuai penggunaannya. Dan kami akan tegas untuk ini,”terang Gonga.
Gonga pun berharap ada kerjasama yang baik dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga Pemerintah Desa (Pemdes), sehingga impian Pemda Kabupaten Kepulauan Aru untuk meraih WTP dapat tercapai dengan baik sesuai yang diharpkan bersama.
Memang, untuk desa dananya lansung dari pusat ke rekening mereka, akan tetapi kita akan pantau penggunaan anggarannya. Sehingga tertanggung jawab.
“Jadi sekali lagi saya harap, ada kerjasama yang baik dari seluruh OPD dan Pemdes supaya impian kita untuk meraih WTP dapat tercapai dan kita bisa keluar dari status disclaimer,”harap Gonga. (CNI-05)
