SBT,CakraNEWS.ID– Pemerintah Daerah (Pemda) Seram Bagian Timur (SBT), melalui Dinas Kesehatan menggelar kegiatan aksi 1 pemetaan dan analisis situasi data dan aksi 2 penyusunan rencana kegiatan konvergensi dalam rangka penurunan stunting di Kabupaten SBT.
Kegiatan yang dilaksanakan di Lantai 3 Hotel Surya Kota Bula, Rabu (10/3/2021) dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati SBT Idris Rumalutur, yang dihadiri sejumlah pimpinan OPD Lingkup Pemda SBT,an sejumlah peserta dari OPD terkait yang tergabung dalam Tim Tafitegal to Stunting Kabupaten SBT.
Dengan menghadirkan Narasumber Eka Yanti Wokanubun Kabid Sosbud Bappeda dan Litbang SBT dan Nurhayati Kilmas Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan SBT.
Ketua Panitia Kegiatan Nurhayati Kilmas dalam laporanya menyampaikan, kegiatan tersebut bertujuan untuk memperkuat kapasitas Kabupaten dalam Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan dan pencegahan stunting melalui Interfensi spesifik dan sensitive, dan meningkatkan Koordinasi Lintas Sektor/Lintas Program dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten SBT.
Kilmas yang juga Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan SBT ini juga mengharapkan agar seluruh OPD yang tergabung dalam Tim Penanganan Stunting atau disebut dengan Tim Tahitegal tu Stunting untuk saling berkoordinasi guna mempercepatkan penurunan stunting yang merupakan fokus dan perhatian besar dari Pemerintah Daerah saat ini.
“Mari kita semua perangi stunting di negeri ini, jangan terulang kembali seperti tahun 2020 yang lalu, kali ini kita semua berupaya semaksimal mungkin perangi stunting,” harapnya.
Ditambahkan Kilmas, Konvergensi Pemetaan dan Analisis Situasi Data dan Penyusunan Rencana Kegiatan di Lokus Stunting adalah Intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu dan bersama-sama.
Sementara itu, Wakil Bupati SBT Idris Rumalutur saat membuka kegiatan tersebut dalam sambutanya menyampaikan, Stunting adalah kondisi gagal tumbuh tubuh dan otak pada anak akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama. Sehingga, anak lebih pendek atau perawakan pendek dari anak normal seusianya dan memiliki keterlambatan dalam berpikir.
“Stunting menjadi masalah yang serius karena dapat menghambat pertumbuhan fisik, meningkatkan kerentanan terhadap penyakit, dan mengancam perkembangan kognitif yang akan berpengaruh pada tingkat kecerdasan saat ini dan produktivitas anak di masa dewasanya. Bahkan, stunting dan masalah gizi lainnya diperkirakan berkontribusi pada hilangnya 2-3% Produk Domestik Bruto (PDB) setiap tahunnya,” ungkapnya.
Dijelaskannya, Prevalensi stunting di Indonesia dalam 10 tahun terakhir belum ada penurunan yang signifikan walaupun segala upaya telah dilakukan oleh pemerintah. Hasil Riset Kesehatan Dasar 2018 menunjukkan sebanyak 30,8% balita di Indonesia mengalami stunting, untuk provinsi Maluku sebanyak 34,2% dan Kabupaten SBT sebanyak 40,56% padahal batasan toleransi prevelensi stunting yang ditetapkan oleh WHO adalah 20%.
“Tercatat Kabupaten SBT memiliki prevelensi kedua tertinggi di provinsi Maluku setelah Kabupaten Maluku Tengah yang memiliki prevelensi stunting sebanyak 42,80%. Saya ingin ada pembahasan terkait dengan target penurunan prevelensi stunting setiap tahun secara terinci dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024 maupun tersedianya data BNBA (By Name By Address) untuk Balita Stunting di masing-masing desa agar rencana kegiatan serta target dapat terukur dengan baik,” harapnya.
Dikatakan Wakil Bupati Pandemi COVID 19 yang informasinya sekarang sudah ada varian baru yaitu Corona B117 yang telah terdeteksi kasus di awal Maret 2021 ini di Jakarta, tentunya cukup berpengaruh pada pada seluruh sendi kehidupan sehingga saya tetap menganjurkan agar kita tetap pada Protokol Kesehatan dengan menerapkan 3M (Memakai Masker, Mencuci Tangan dan Menjaga Jarak) bahkan sekarang di pulau Jawa sudah diterapkan 5M selain 3M tadi ditambah dengan Menjauhi Kerumunan dan Membatasi Mobilisasi dan Interaksi.
Menurutnya,hal tersebut tentunya berdampak juga pada upaya kita semua untuk percepatan penurunan stunting, sehingga diharapkan adanya modifikasi-modifikasi program dan kegiatan untuk memaksimalkan intervensi cakupan layanan. Misalnya terkait pemberian Pil Fe kepada Remaja Putri yang biasanya di kondisi normal dilakukan di sekolah-sekolah, dengan adanya pandemic covid 19 ini bagaimana upaya.
Wakil Bupati juga mengharapkan, Dinas terkait untuk memastikan Pil Fe tersebut dapat diterima dan dikonsumsi oleh Remaja Putri di rumah. Demikian pula intervensi gizi spesifik dan gizi asensitif lainnya.
“Harapannya seluruh peserta yang hadir di saat ini dapat maksimal mencurahkan seluruh ide dan gagasan agar tujuan dari kegiatan Aksi 1 Analisis Situasi dan Aksi 2 Rencana Kegiatan dapat tercapai,” tutupnya. (CNI-07)
